Infografis
Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap selama lima tahun masa pemerintahan, dengan masing-masing tahap senilai Rp15 triliun.
Namun, bantuan tersebut difokuskan pada aspek pembiayaan dan pemberdayaan pekerja migran melalui skema pinjaman berbunga rendah, bukan dalam bentuk tunjangan kesehatan tunai sebagaimana diklaim dalam video hoaks.
Penyebaran informasi palsu seperti ini dapat merugikan banyak pihak, khususnya para pekerja migran yang menjadi sasaran harapan palsu.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial tanpa verifikasi dari sumber resmi, serta lebih waspada terhadap konten yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Kementerian Sosial maupun Kementerian P2MI belum mengeluarkan kebijakan bantuan tunai langsung kepada PMI seperti yang disebutkan dalam video.
Pemerintah juga diharapkan mengambil langkah hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Tips Terhindar dari Konten Hoaks
Di era digital yang serba cepat seperti sekarang, arus informasi mengalir tanpa henti melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan.
Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Berita bohong atau hoaks semakin marak dan kerap menyebar dengan cepat, menimbulkan kebingungan hingga potensi kerugian di masyarakat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Tawarkan Program Motor Murah Rp500 Ribu
Untuk itu, penting bagi setiap individu menjadi pengguna informasi yang cerdas, kritis, dan bijak agar tidak mudah terjebak atau turut menyebarkan informasi palsu.
