Infografis
Suara.com - Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.
"Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.
Pram menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.
Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.
"Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan," kata Pram sebagaimana dilansir Antara.
Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.
"Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," demikian Pramono.
Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.
Baca Juga: Klaim Siap Pelototi Rekrutmen PPSU, Pramono: Saya buat Transparan Agar Tak Ada Rumor Ordal!
Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.
Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Rekrutmen PPSU
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan warga yang ingin mengikuti rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bisa melalui kelurahan atau kecamatan.
“Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan. Pendaftarannya di 267 kelurahan. Bahkan di kecamatan pun bisa,” jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025) lalu.
Pramono mengatakan berdasarkan hasil rapat, pada periode pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka sebanyak 1.100 lowongan.
Sementara di awal tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka 506 lowongan.
“Karena memang itu yang sudah teralokasi di anggaran,” kata Pramono.
Lebih lanjut Pramono menjelaskan dalam proses rekrutmen PPSU, jauh sebelumnya sudah meminta kepada seluruh Wali Kota Jakarta yang mendapatkan alokasi anggaran PPSU untuk terlebih dulu melapor kepada dirinya maupun Wakil Gubernur Rano Karno.
Menurut dia, hal ini bertujuan agar tidak ada kecurigaan adanya rekrutmen yang melibatkan “orang dalam”.
“Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan perekrutan PPSU selama ini,” kata Pramono.
Sementara itu, sejak pagi tadi, terpantau masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Balai Kota untuk mengikuti rekrutmen PPSU.
Pencari kerja petugas PPSU berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga tua dengan berbagai latar belakang pendidikan.
Bahkan, tak sedikit warga yang membawa anaknya saat mengikuti proses rekrutmen.
Salah satunya adalah Sumira (46) asal Jakarta Barat yang sudah datang dan mengantre sejak pukul 08.00 hingga 11.30 WIB di Balai Kota.
Dirinya mengaku mendapatkan informasi rekrutmen PPSU dari siaran (broadcast) grup WhatsApp RT di rumahnya.
“Pesannya berbunyi dibuka lowongan kerja untuk PPSU. Butuh 1.600 orang lebih dari grup kader yang ngasih tau. Nah di situ terjadi pro dan kontra, karena kan ada yang hoaks dan ada yang enggak. Karena saya butuh kerja, walaupun ibu-ibu, datang saja ke sini. Ternyata kata satpam ada bu, dari jam 8 sampai jam 12,” jelas Sumira.
Dia menjelaskan, berkas-berkas yang ia siapkan berupa fotokopi KTP, KK (Kartu Keluarga), Ijazah pendidikan terakhir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan bebas narkoba, hingga surat kesehatan dan foto.
“Setelah menyerahkan berkas, tunggu tiga hari pengumuman lagi. Belum tahu tahapan selanjutnya apa,” kata Sumira.
Bahkan, ada juga warga lainnya yang sudah datang sejak pagi namun kehabisan nomor antrean. Mereka mengatakan akan kembali lagi ke Balai Kota esok hari untuk mengikuti rekrutmen PPSU.
Beberapa warga juga mengaku senang dengan adanya peraturan batas pendidikan yang kini diperbolehkan lulusan SD. Menurut mereka, hal ini merupakan sebuah harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan.
