Infografis
Suara.com - Mutasi sejumlah perwira tinggi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan tengah menjadi sorotan tajam publik. Hal ini setelah sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi justru dibatalkan.
Salah satu yang jadi sorotan adalah mutasi dari putra mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pembatalan ini menimbulkan spekulasi politik, terlebih karena dikaitkan dengan posisi Presiden Prabowo Subianto, yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap pembatalan mutasi tersebut.
Terkait mutasi di tubuh TNI ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, ikut memberi tanggapan. Menurut dia, peristiwa tersebut menunjukkan tanda-tanda adanya ketidakwajaran dalam proses internal TNI.
"Baru empat bulan dimutasi, lalu sehari setelahnya pembatalan diumumkan. Sulit untuk diterima sebagai kejadian biasa tanpa adanya pengaruh dari faktor non-profesional dalam tubuh tentara," kata Anas di X @anasurbaninggrum (4/5/2025).
Kemudian dalam cuitan selanjutnya, Anas mengatakan, bahwa TNI harus menjaga profesionalisme dan menjaga jarak dengan politik.
Dia mengatakan, kejadian mutasi yang dikoreksi atau dibatalkan kembali ini haruslah menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali. Karena publik punya alasan untuk menduga bahwa proses mutasi tersebut turut didorong oleh faktor non-profesionalisme dan demikian pula pembatalannya.
"Kejadian ini sungguh kurang elok dan justru mengurangi citra positif TNI yang selama ini terbangun dengan baik," katanya.
Dia melanjutkan, bahwa semua pihak musti berkomitmen untuk menjaga agar TNI tetap istikomah pada khittahnya sebagai tentara rakyat yang profesional dan tidak terkontaminasi politik parsial.
Baca Juga: Blak-blakan soal Pertemuan PPAD dengan Prabowo, Mayjen Komaruddin Simanjuntak Ungkap Ini
"TNI adalah milik negara dan milik seluruh rakyat," ucapnya.
