Infografis
Lima rute yang dimaksud meliputi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 – Pluit, PIK 2 – Jembatan Baru, Kota Wisata – Cawang via Jatiasih, Binong – Grogol, dan Jatijajar – Kampung Rambutan. Syafrin menambahkan, kelima rute tambahan tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan Jakarta.
"Lima rute tambahan nantinya akan melayani dari Bogor Depok, Tangerang, Bekasi untuk masuk langsung ke Jakarta, sehingga mobilitas warga bodetabek secara harian itu akan optimal dengan menggunakan layanan publik yang ada," ungkap Syafrin.
Resmikan Rute Baru Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah resmi mengoperasikan layanan Transjabodetabek dengan rute pertama, Alam Sutera-Blok M (S61), yang mulai beroperasi pada Kamis, 24 April. Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana untuk menggratiskan seluruh layanan bus Transjabodetabek begitu seluruh trayek resminya beroperasi.
"Kami sepakati, dalam jangka menengahpanjang, Transjabodetabek akan digratiskan," kata Pramono di Halte Transjakarta Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).
Menurut Pramono, Pemprov Jakarta sedang menyiapkan skema subsidi untuk memastikan keberlanjutan operasi Transjabodetabek tanpa membebani penumpang.
Saat ini, pengguna Transjabodetabek masih dikenakan tarif Rp3.500 per perjalanan. Setelah skema subsidi diterapkan dan seluruh rute berjalan optimal, tarif akan dipangkas bertahap hingga akhirnya menjadi nol rupiah.
Dengan adanya layanan gratis di Jakarta yang sudah dinikmati 70 ribu penumpang per hari, Pemprov DKI memproyeksikan lonjakan signifikan pengguna Transjabodetabek, terutama setelah layanan mencakup wilayah-wilayah di luar Jakarta.
"Warga Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, bahkan Cianjur akan bisa ke Jakarta tanpa ongkos selama masa program ini," kata Pramono.
Baca Juga: Drama OTT Hasto Terbongkar di Sidang: Jejak Harun Masiku Raib usai 5 Penyidik KPK Ditangkap di PTIK
Skema subsidi tersebut, kata Pramono, akan dibiayai melalui APBD DKI Jakarta serta kontribusi dari pemerintah pusat dan provinsi mitra, dengan pola serupa buy the service (BTS). Namun, rincian anggaran dan waktu implementasi tarif nol rupiah masih menunggu kajian finansial serta penyesuaian regulasi yang melibatkan beberapa provinsi.
