Infografis
Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seolah membuka wacana negara mengurangi pembiayaan guru dan dosen menuai kritik dari kalangan akademisi. Aliansi Dosen ASN (Adaksi) memberikan peringatan keras; jika negara sampai lepas tangan, bersiaplah menghadapi era di mana pendidikan tinggi hanya menjadi kemewahan milik orang kaya.
Ketua Kornas Adaksi Pusat, Anggun Gunawan, menyebut wacana ini bisa memicu bencana sosial di masa depan dan melahirkan 'generasi yang hilang'.
Anggun Gunawan secara blak-blakan memprediksi dampak mengerikan jika negara benar-benar mengurangi anggaran untuk pendidikan tinggi. Menurutnya, yang pertama kali akan menjadi korban adalah masyarakat luas.
"Menurut saya kalau nanti (anggaran negara untuk pendidikan) dilepas, pertama yang sangat terasa itu adalah uang kuliah akan semakin tinggi dan masyarakat pasti juga akan susah untuk memasukkan anak-anaknya ke kampus-kampus yang bagus," kata Anggun kepada Suara.com, Senin (11/8/2025).
Lebih jauh, Anggun menilai wacana ini adalah sinyal bahaya yang mengarah pada praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara si kaya dan si miskin.
"Pada akhirnya akan terjadi disparitas. Jadi orang-orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi yang bagus itu hanya anak-anak orang kaya," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa sistem semacam ini bakal menjadi bencana di masa depan.
Ancaman Bencana Masa Depan dan Generasi yang Hilang
Anggun tidak main-main dengan peringatannya. Menurutnya, membiarkan pendidikan tinggi berjalan dengan logika pasar murni akan menjadi sebuah malapetaka.
Baca Juga: Setor PNBP Jumbo ke Negara, Bahlil Senggol Sri Mulyani Soal Anggaran
"Itu akan menjadi semacam bencana di masa depan kalau misalnya kita running dengan seperti itu, di mana negara tidak lagi memikirkan secara keuangan untuk pendidikan tinggi. Dibiarkan dari dana masyarakat," lanjutnya.
Ia khawatir, tanpa keberpihakan negara, Indonesia akan melahirkan lost generation atau generasi yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas hanya karena terhalang tembok ekonomi keluarga.
Polemik ini bermula saat Sri Mulyani mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan untuk kesejahteraan guru dan dosen harus ditanggung oleh negara. Pernyataan memicu gelombang kritik, karena dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah mungkin akan mengurangi tanggung jawabnya dalam mendanai sektor pendidikan tinggi.
