Infografis
Doli lantas menyinggung soal monitoring yang dilakukan KPU ketika melakukan kunjungan ke daerah yang seharusnya bisa dilakukan dengan pesawat jet biasa.
"Nah, kalau dijelaskan misalnya itu untuk memastikan, memonitor ya, memastikan logistik ke daerah-daerah gitu, loh ini kan sebetulnya soal malas, nggak malas aja," ujarnya.
Apabila menggunakan pesawat jet biasa dinilai akan membuat beban kerja bertambah dan menghabiskan energi, ia mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai komisioner.
"Kalau ke daerah- daerah itu masih bisa pakai pesawat biasa. Ya memang butuh waktu, butuh energi, gitu loh. Ya memang kan mereka harusnya jadi komisioner itu ya, siap bekerja untuk siap bekerja capek, siap bekerja siang malam gitu loh," katanya.
Sebelumnya, KPU menanggapi soal dugaan gratifikasi terkait pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024 yang kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut mencuat berdasarkan dari hasil temuan Transparency International (TI) Indonesia.
Menanggapi itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa saat itu penyewaan jet pribadi dibutuhkan lantaran waktu distribusi logistik yang terbatas.
“Begitu kampanye cuma 75 hari, maka pengadaan logistik, distribusi, dan lain-lainnya kan sangat terbatas dibandingkan pemilu sebelumnya yang sampai 7 bulan,” kata Afif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 30 April 2025.
“Maka, kami harus berpikir, dalam pikiran kami sebagai penyelenggara, tentu kita berpikir, jangan sampai pemilunya gagal, jangan sampai logistik gagal. Maka, diambil langkah-langkah extraordinary yang kemudian itu sebagai mitigasi,” tambah dia.
Baca Juga: Diusut KPK karena Diduga Berbau Mark Up, Dalih KPU RI Sewa Jet Pribadi di Pemilu 2024
Saat KPU RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajarannya, ada beberapa wilayah yang membutuhkan percepatan distribusi logistik sehingga diperlukan langkah berupa penggunaan jet pribadi.
