Suara.com - Pemerintah daerah (Pemda) diminta proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.
Ia menegaskan, Gerakan Bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Ribka juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
“Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada tinggal implementasi,” terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.
“Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelasnya.
Baca Juga: Kemendagri Pastikan Persiapan PSU di 9 Daerah Mencapai 99 Persen
Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.
“Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” ujarnya.
Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.
“Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis. ***
