Infografis
Suara.com - Kecelakaan saat pemusnahan amunisi milik TNI AD di Garut, Jawa Barat yang merenggut 13 nyawa menyisakan duka mendalam. Ledakan maut itu juga menjadi peringatan keras atas persoalan mendasar di tubuh TNI, terutama terkait dengan profesionalisme institusi tersebut.
Peneliti senior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, menyebut bahwa kecelakaan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam prosedur dan pelaksanaan teknis pemusnahan amunisi.
"Di situ ada komandan (yang jadi korban), ada orang perwira yang pangkatnya lumayan tinggi, kolonel, dan itu korbannya itu CPL, korps peledak. Artinya kan ada kesalahan dalam prosedur, sehingga tidak diperhitungkan," kata Bhatara kepada Suara.com, Senin (12/5/2025).
Menurut Bhatara, kehadiran perwira tinggi dalam kegiatan itu seharusnya menjamin pelaksanaan yang sesuai standar operasional. Namun kenyataannya, peledakan amunisi yang seharusnya sangat terukur justru berujung bencana.
Ia menegaskan bahwa disposal amunisi bukan perkara sembarangan. Ada aturan yang seharusnya dipatuhi secara ketat.
Namun, ketika masih terjadi ledakan susulan yang menimbulkan korban, itu menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran atau kelalaian prosedural.
Bhatara mempertanyakan profesionalisme aparat TNI yang seharusnya sudah handal dalam memusnahkan amunisi.
Dia mengkritisi latar belakang dari menurunnya standar profesionalisme tersebut akibat keterlibatan TNI yang kian intens di ranah sipil.
"Peledakan amunisi itu kan nggak sembarangan, seharusnya mereka bisa diperhitungkan. Ini menunjukkan bahwa kita punya problem profesionalitas kan di tubuh TNI, sibuk aja sama jabatan sipil, beginilah jadi," kritiknya.
Baca Juga: Tewaskan 13 Orang, TNI AD Investigasi Ledakan Amunisi di Garut
Bhatara mengajak publik dan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap krisis profesionalisme ini. Ia menilai kecelakaan di Garut harus dibaca sebagai gejala sistemik, bukan sekadar insiden teknis.
