Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.
Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.
"Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut," kata Amelia sebagaimana dilansir Antara, Selasa (13/5).
Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.
Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.
Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.
Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.
"Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," kata dia.
Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.
Baca Juga: Ledakan Maut di Garut, ISDS Ungkap Celah Fatal dalam Prosedur Pemusnahan Amunisi Afkir TNI
Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.
