Bripka MA dan Bripda RS Nyambi Bisnis Narkoba, Kapolda Kaltara: Kalau Memang Layak, Kami PTDH

Suara.com - Institusi Polri lagi-lagi harus tercoreng karena ulah anggotanya. Kali ini, dua anggota polisi, yakni Bripka MA dan Bripda RS terlibat dalam jaringan narkoba di Kalimantan Utara (Kaltara). Terkait adanya polisi yang nekat nyambi bisnis narkoba, Kapolda Kaltara Irjen Hary Sudwijanto angkat bicara.

Irjen Hary Sudwijanto memastikan akan memproses secara tegas jika ada anak buahnya yang terlibat dalam kasus termasuk masalah peredaran narkoba.

"Dari pemeriksaan, terus kami lakukan pendalaman, nanti kalau terbukti pasti kami akan tindak, kami sudah tegas, pelaku kejahatan, siapa pun pelakunya akan kita tindak tegas tanpa terkecuali," ujar Irjen Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan sebagaimana dikutip dari Antara pada Rabu (14/5/2025).

Kapolda Hary menegaskan komitmen Polri untuk memberikan tindakan tegas tanpa terkecuali terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Pernyataan ini disampaikan Kapolda menyusul terungkapnya kasus dugaan keterlibatan oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Tana Tidung, Kaltara, yang menurutnya mencoreng citra institusi kepolisian tersebut.

Menanggapi mengenai kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kedua oknum tersebut, Kapolda menyatakan bahwa keputusan tersebut akan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang terbukti.

Proses penjatuhan sanksi akan dilakukan setelah proses pidana umum berjalan atau setelah adanya putusan terkait pelanggaran kode etik kepolisian.

Ilustrasi oknum polisi. [ANTARA/Darwin Fatir]

"Nanti setelah pidana umum, atau mungkin pelanggaran kode etiknya, terbukti pelanggarannya, terpenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya dan secara etika melanggar dan secara aturan kepolisian melanggar, kalau memang layak, kami PTDH," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap kedua oknum anggota Polres Tana Tidung tersebut masih berlangsung intensif.

Pihaknya memastikan proses pembuktian dilakukan secara profesional dan transparan dengan melibatkan Polres Tana Tidung, Bidpropam Polda Kaltara, dan Biddokkes Polda Kaltara.