Ombudsman Yakin Biangkerok Persoalan Pelaksanaan MBG karena Anggaran Kurang

Sebelumnya diberitakan, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa BGN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk pelaksanaan program MBG.

Dadan menyebutkan bahwa tambahan anggaran itu sebenarnya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto sendiri.

"Ini kan sebetulnya kebijakan pak presiden, dan pak presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan terkait dengan tambahannya," kata Dadan kepada wartawan usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Dia mengemukakan bahwa mukanya tambahan anggaran diproyeksikan Rp100 triliun. Akan tetapi, berdasarkan simulasi dari BGN tambahan anggaran cukup Rp50 triliun.

Namun, tambahan anggaran tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Setelah kita konsultasi dengan Pak Presiden dan mekanisme penganggaran kan harus dikonsultasikan juga dengan Komisi IX, dan sekarang belum ada pembahasan terkait dengan itu," ujarnya.

Terkait realisasi anggaran, hingga kini masih belum bisa dipastikan.

Namun, Dadan memerkirakan bahwa tambahan anggaran tersebut diperkirakan baru terealisasi apabila dana awal yang jumlahnya Rp71 triliun sudah dirasa kurang.

"Yang sekarang saja Rp71 T, baru 3 persen kan (yang terpakai). Jadi nanti kalau sudah mendekati-mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," katanya.

Baca Juga: MBG di Bogor Diduga Mengandung E. Coli dan Salmonella, Ketahui Bahayanya Bagi Tubuh Manusia

Dalam laporan kepada Komisi IX DPR, Dadan memaparkan bahwa anggaran satu tahun BGN yang senilai Rp71 Triliun baru terserap atau dipakai sekira Rp 2,386 Triliun atau 3,36 persen.