"Setelah kita konsultasi dengan Pak Presiden dan mekanisme penganggaran kan harus dikonsultasikan juga dengan Komisi IX, dan sekarang belum ada pembahasan terkait dengan itu," ujarnya.
Terkait realisasi anggaran, hingga kini masih belum bisa dipastikan.
Namun, Dadan memerkirakan bahwa tambahan anggaran tersebut diperkirakan baru terealisasi apabila dana awal yang jumlahnya Rp71 triliun sudah dirasa kurang.
"Yang sekarang saja Rp71 T, baru 3 persen kan (yang terpakai). Jadi nanti kalau sudah mendekati-mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," katanya.
Dalam laporan kepada Komisi IX DPR, Dadan memaparkan bahwa anggaran satu tahun BGN yang senilai Rp71 Triliun baru terserap atau dipakai sekira Rp 2,386 Triliun atau 3,36 persen.
Alokasi anggaran untuk penyediaan makanan bergizi itu sendiri baru 4,16 persen.
Sedangkan, penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386,87 juta.
Dadan menambahkan, BGN telah membuat skema serapan anggaran dengan perhitungan tambahan dana, dari Rp71 triliun menjadi Rp116 triliun.
"Jadi kami masukan bukan hanya anggaran yang Rp71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran, termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," katanya.
TERPOPULER
