Infografis
Suara.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Hardiyanto Kenneth menilai unit tersebut gagal mengelola potensi pemasukan dari sektor parkir, hingga menyebabkan kebocoran pendapatan. Bahkan, Kenneth menyebut kerugian daerah mencapai angka triliunan rupiah karena maraknya parkir liar.
Karena itu, Hardiyanto Kenneth menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono segara membubarkan UP Pengelola Parkir Dishub DKI atas buruknya kinerja mereka.
"Kalau kami lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan (rupiah) lah," kata Hardiyanto Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
"Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubar-in aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucap Kennneth menambahkan.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pengelolaan parkir oleh pihak swasta di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan jauh lebih transparan dan akuntabel.
Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya perjanjian dan aturan main yang jelas agar tidak terjadi lagi kebocoran dana sebesar itu.
"Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul enggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung," tegas Kennet PDIP.
PAD DKI dari Parkir Tak Masu Akal
Baca Juga: Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi
Hardiyanto Kenneth juga menyoroti kecilnya kontribusi pendapatan dari parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.
