Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung rencana TNI yang akan memproduksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer yang sudah direvitalisasi menjadi pabrik obat pertahanan negara.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas rencana tersebut.
"Kami sangat mendukung. Besok Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini. Itu nanti pengawasan dari BPOM," kata Taruna ditemui di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Taruna menyampaikan kalau BPOM akan menjalankan otoritasnya sebagai pengawas. Saat ditanya mengenai urgensi TNI turut memproduksi obat, Taruna menyampaikan kalau rencana itu sebenarnya masih berkaitan dengan perusahaan farmasi milik BUMN.
"Sebetulnya itu dari bagian perusahaan negara, sebetulnya. Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Biofarma, ada Kimiafarma, ada Indofarma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI," tuturnya.
Mengenai jenis obat yang akan diproduksi TNI, Taruna enggan menjabarkan lebih lanjut. Dia menyampaikan kalau baru akan membahasnya dengan Menteri Pertahanan saat bertemu besok.
Kendati begitu, dia menekankan kalau rencana TNI turut memproduksi dan mendistribusi obat menjadi hal yang biasa.
"Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general saja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie menjelaskan kalau obat hasil produksi pabrik milik TNI itu akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih dengan kerja sama bersama Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Indonesia Siap Uji Coba, BPOM Jamin Vaksin TBC Bill Gates Aman: Tapi Kita Belum Tahu Khasiatnya
"Kita tahu harga obat di Indonesia tinggi sekali, kita juga sudah melakukan revitalisasi laboratorium farmasi yang ada di angkatan menjadi satu pabrik farmasi obat pertahanan negara, sehingga diharapkan nanti produksi obat kita yang kita akan kerjakan," kata Sjafrie ketika rapat bersama Komisi I DPR pada Rabu (30/4) lalu.
Dia menyampaikan kalau TNI akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam proses pembuatan obat. Selain itu, obat-obatan yang diproduksi rencananya turut disumbangkan kepada masyarakat di desa melalui koperasi.
"Dengan adanya koperasi desa nanti yang akan dibentuk, maka apotek-apoteknya ini akan kita suplai dari obat yang kita buat di pabrik obat terpusat ini," ujar Sjafrie.
BPOM Soal Uji Vaksin TB
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memastikan proses uji vaksin tuberkulosis (TB) di Indonesia akan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Ditemui di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025, Taruna menjelaskan salah satu keuntungannya adalah masyarakat Indonesia akan menjadi penerima pertama dari vaksin TB ini.
Hal ini, jelas dia, sangat diperlukan oleh masyarakat, sebab Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan angka TBC tertinggi di dunia dengan estimasi mencapai 1.090.000 kasus dengan kematian mencapai 125.000 orang pada 2023.
Taruna menilai langkah vaksinasi ini menjadi salah satu upaya terbaik yang harus dilakukan, guna menekan prevalensi TB di Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam jenis.
"Oleh karena itu saya yakin ini banyak untungnya, sangat banyak manfaatnya," ujarnya.
Manfaat selanjutnya, jelas Taruna, vaksinasi TB bisa membantu mencegah adanya kasus TB resistan obat, di mana pada saat ini kasus tersebut terjadi di banyak orang Indonesia.
Ia juga memastikan bahwa vaksin TB yang akan diuji ini aman, sebab vaksin tersebut telah melalui uji preklinis, toksisitas, dan uji keamanan yang dilakukan dengan standar dunia.
Maka dari itu, BPOM telah mengeluarkan izin uji klinis dari vaksin TB yang akan diujicobakan di Indonesia, yang diberikan berdasarkan berbagai kajian saintifik.
"Kami sudah keluarkan, kami sudah sahkan itu (izin uji klinis). Sehingga, dengan landasan ilmiah, maka kita izinkan uji klinis sesuai dengan standar saintifik. Oleh karena itu tidak apa-apa (vaksin TB), yang jelas banyak keuntungannya," ucap Taruna Ikrar.
