Infografis
Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan sikap Indonesia bila memang diminta ikut aktif menjadi juru damai dalam perang India dan Pakistan yang saat ini sedang berkecamuk.
Sejauh ini, Sugiono menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perang kedua negara di Asia Selatan tersebut sesuai dengan konstitusi.
"Apapun yang kita lakukan, ya sesuai dengan konstitusi. Kita juga jika diminta apapun yang sifatnya menciptakan perdamaian dunia kita ikut aktif," kata Sugiono di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.
Sementara itu mengenai perang India dan Pakistan yang masih berlangsung, Sugiono berharap agar konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut dapat segera mereda.
"Karena perang di mana pun oleh siapa pun itu tidak akan membawa manfaat," ucap Sugiono.
Senada dengan yang disampaikan Presiden Prabowo, Sugiono mengemukakan perlu mencari titik temu dalam konteks ketegangan India-Pakistan.
"Saya kira seperti yang juga disampaikan oleh pak presiden di beberapa kesempatan, di tengah situasi global yang seperti ini yang harus kita lakukan adalah mencari titik-titik temu."
"Kemudian bekerja sama dan berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara tersebut," kata Sugiono.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai 'tetangga yang baik' tidak hanya bagi negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga bagi dunia internasional.
Baca Juga: Tak Cuma Palestina, Sidang Komite PUIC Usung Misi Perdamaian India-Pakistan dan Ukraina-Rusia
Kebijakan ini telah disuarakannya sejak masa kampanye, dan kini menjadi pilar utama diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga berkomitmen melanjutkan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta semangat Gerakan Non-Blok.
Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan sejarah diplomasi damai yang panjang.
Salah satu peran pentingnya adalah saat menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, yang menghasilkan semangat solidaritas negara-negara dunia ketiga dalam menolak kolonialisme dan menjunjung perdamaian.
Sementara itu, India dan Pakistan menyepakati untuk melakukan gencatan senjata setelah kedua negara itu saling melakukan serangan.
Dilansir dari Sputnik, gencatan senjata antara India dan Pakistan telah dimulai sejak Sabtu 10 Mei 2025 mulai jam 17.00 waktu setempat atau jam 18.30 WIB.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Kementerian Luar Negeri India Vikram Misri. Dia mengatakan bahwa kepala operasi militer Pakistan telah menghubungi mitranya dari India pada jam 15.35 waktu setempat.
Mereka kemudian bersepakat menghentikan pertempuran mulai Sabtu jam 17.00.
"Kedua pihak sudah menerima instruksi untuk menjalankan kesepakatan ini,” kata Misri dalam konferensi pers.
Ketegangan meningkat antara India dan Pakistan setelah serangan teroris terjadi pada 22 April di dekat Pahalgam, kota yang berada di wilayah Jammu dan Kashmir India. Serangan itu menewaskan 26 orang, termasuk seorang warga negara Nepal. Kelompok pemberontak Front Perlawanan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara lalu diturunkan. Selain itu, Perjanjian Air Indus ditangguhkan, dan satu-satunya jalur perbatasan darat yang menghubungkan kedua negara juga ditutup.
Konflik antara India dan Pakistan kerap berakar pada perselisihan atas wilayah Kashmir, yang telah memicu beberapa perang sejak kedua negara merdeka pada 1947. Baik India maupun Pakistan adalah negara bersenjata nuklir, yang menjadikan setiap eskalasi militer memiliki potensi dampak global.
Dengan posisi netral dan rekam jejak diplomatiknya, Indonesia dinilai sejumlah pengamat memiliki peluang untuk berkontribusi sebagai fasilitator dialog damai antara India dan Pakistan ke depan.
