Luhut: Digitalisasi Bansos Hemat Rp500 T, Mensos Akui 45 Persen Salah Sasaran

Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap potensi penghematan keuangan negara hingga Rp500 triliun melalui program digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Angka masif ini diyakini dapat tercapai jika seluruh distribusi subsidi dan cash transfer pemerintah dilakukan secara tepat sasaran.

"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Menurut Luhut, yang juga menjabat Ketua Komite Reformasi Digital, bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel tidak hanya menghemat anggaran tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen.

45 Persen Bansos Tidak Tepat Sasaran

Urgensi program digitalisasi ini diperkuat oleh pengakuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang menyatakan bahwa hampir setengah dari program bantuan pemerintah selama ini tidak mencapai target yang seharusnya.

"Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sebagai solusi, pemerintah secara resmi telah memulai implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah.

Program perdana dari sistem baru ini akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir langsung untuk meninjau peluncuran inisiatif tersebut.

Gus Ipul menambahkan, keunggulan utama dari sistem digital ini adalah kemudahan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi data melalui mekanisme usul-sanggah.

Nantinya proses tersebut akan diseleksi secara otomatis oleh sistem.

“Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” tegasnya.

Menurutnya, partisipasi aktif publik akan menjadi kunci utama pemutakhiran data, sehingga data penerima bantuan menjadi lebih akurat dan bansos dapat disalurkan secara efektif.