Muhammadiyah Ikut Kritik: Bukan Tugas Tentara Amankan Kejaksaan, Secara Moral Perintah Harus Ditarik

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Jum'at, 16 Mei 2025 | 14:05 WIB
Muhammadiyah Ikut Kritik: Bukan Tugas Tentara Amankan Kejaksaan, Secara Moral Perintah Harus Ditarik
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas kritik perintah TNI jaga kejaksaan. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi soal pengerahan sejumlah personel TNI dalam pengamanan di lingkungan kejaksaan, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai pengerahan pengamanan TNI di institusi kejaksaan melanggar konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Pasalnya, TNI ditegaskan di aturan tersebut sebagai aparat pertahanan dan bukan aparat keamanan. Sehingga dengan dilanggarnya UUD dan TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri maka menjadikan terganggunya penyelenggaraan negara yang mencakup hubungan antara lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, hukum dasar (konstitusi), serta mekanisme pemerintahan.

“IPW mendesak Presiden dan DPR melakukan pembahasan yang serius atas pelanggaran terhadap UUD dan TAP MPR VII/2000 yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia,” kata Sugeng, saat dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Perintah Panglima

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejati dan kejari di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana sebelumnya mengatakan bahwa substansi dari surat tersebut berkaitan dengan kerja sama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan.

Surat itu ditujukan kepada jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TNI AD.

Dalam surat tersebut, jajaran TNI AD diminta agar menyiapkan satu peleton atau 30 personel untuk pengamanan di tingkat Kejati, dan satu regu atau 10 personel di tingkat Kejari.

baca juga

Selain itu, dalam surat telegram itu dijelaskan juga bahwa pelaksanaan penugasan pengamanan dimulai pada Mei 2025 sampai dengan selesai.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Setara Institute: Pengerahan TNI Jaga Kejaksaan, Penghinaan Kecerdasan Publik

Setara Institute: Pengerahan TNI Jaga Kejaksaan, Penghinaan Kecerdasan Publik

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 14:02 WIB

PP Muhammadiyah Bicara soal Polemik Ijazah Palsu Jokowi: Kita Hargai, Asal...

PP Muhammadiyah Bicara soal Polemik Ijazah Palsu Jokowi: Kita Hargai, Asal...

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 13:24 WIB

Lampu Kuning TB Hasanuddin Soal TNI Jaga Kejaksaan: Harus Temporer, Situasi Normal Balik ke Barak

Lampu Kuning TB Hasanuddin Soal TNI Jaga Kejaksaan: Harus Temporer, Situasi Normal Balik ke Barak

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 12:28 WIB

Menyimpang dari Fungsi Militer, Masyarkat Sipil Minta Panglima Batalkan Pengerahan TNI ke Kejaksaan

Menyimpang dari Fungsi Militer, Masyarkat Sipil Minta Panglima Batalkan Pengerahan TNI ke Kejaksaan

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 08:04 WIB

Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!

Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!

News | Kamis, 15 Mei 2025 | 19:03 WIB

Jamin Tak Ganggu Kasus, Kejagung Bersyukur Kantor Dijaga TNI: Mumpung Ada Perbantuan

Jamin Tak Ganggu Kasus, Kejagung Bersyukur Kantor Dijaga TNI: Mumpung Ada Perbantuan

News | Kamis, 15 Mei 2025 | 18:22 WIB

Terkini

Viral Satpam PIK Naik ke Kap Mobil, Begini Kronologis Versi Polisi

Viral Satpam PIK Naik ke Kap Mobil, Begini Kronologis Versi Polisi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:58 WIB

Apakah Ada Sunscreen Harga Rp20 Ribuan? Ini Pilihan yang Sudah Aman BPOM

Apakah Ada Sunscreen Harga Rp20 Ribuan? Ini Pilihan yang Sudah Aman BPOM

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:56 WIB

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:50 WIB

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:37 WIB

×