Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara menanggapi soal permintaan dari DPRD DKI rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diharuskan untuk warga Jakarta saja.
Pramono mengatakan, dirinya belum membuat keputusan mengenai rekrutmen PPSU itu.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui memang sempat menyatakan membludaknya pendaftar dalam rekrutmen PPSU dikarenakan tingginya pendatang baru di Jakarta.
Namun, Pramono mengaku belum benar-benar memastikan berapa jumlah pendaftar PPSU yang berasal dari luar daerah.
"Saya terus terang belum mengecek, secara jujur sampai saya sampaikan berapa yang Warga Jakarta, berapa pendatang. Saya belum (cek). Karena belum kita putuskan (syaratnya) dalam waktu dekat ini," ujar Pramono kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/5/2025).
Menurutnya, sejauh ini belum ada ketentuan pendaftar PPSU harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Namun, pelamar dipastikannya harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia.
"Yang jelas untuk PPSU harus ber-KTP. Harus punya identitas," ucapnya.
Sampai saat ini, ia juga sedang menghentikan rekrutmen PPSU. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaannya nanti berlangsung transparan.
"Tetapi yang jelas karena banyak sekali minatnya dan kemudian kita ingin kita cek dulu, apakah transparan dalam proses seleksinya," ungkapnya.
Baca Juga: Manggarai Bersalawat Solusi Cegah Tawuran? Pramono: Saya Tak Minta Orang Berantem Harus Salawatan
"Maka untuk itu sementara kita hentikan dulu, dan Nanti saya cek setelah itu nanti saya sampaikan kepada teman-teman sekalian," pungkasnya.
Desakan DPRD DKI
Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menyoroti soal banyaknya pendatang baru dari luar Jakarta yang mendaftar rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Ia khawatir fenomena ini akan mempersulit kesempatan warga Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan itu.
Karena itu, Kevin meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk mengevaluasi syarat rekrutmen PPSU. Pekerjaan ini seharusnya menjadi prioritas bagi warga Jakarta.
"Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, saya menilai bahwa rekrutmen PPSU harus berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada warga," ujar Kevin kepada Suara.com, Selasa (6/4/2025).
Kevin juga menyinggung soal pembiayaan PPSU yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Pendatang baru disebutnya belum memberi kontribusi besar pada daerah seperti melalui pembayaran pajak.
"Program PPSU dibiayai oleh APBD, yang berasal dari pajak dan kontribusi warga Jakarta. Maka secara prinsip, Pemprov DKI memang semestinya memprioritaskan warga Jakarta," jelasnya.
"Khususnya yang rentan secara ekonomi, belum memiliki pekerjaan tetap, dan sudah berdomisili sah di wilayah setempat," lanjutnya menambahkan.
Kendati demikian, jika ada warga daerah lain yang sudah lama berdomisili di Jakarta dan ingin mendaftar sebagai PPSU disebutnya harus dapat pengecualian.
"Prioritas bukan berarti eksklusif. Jika ada pendatang yang sudah berdomisili cukup lama, ber-KTP DKI, dan berkontribusi aktif di lingkungan, tentu tidak adil jika mereka dikesampingkan," ucapnya.
Kevin juga meminta Pemprov DKI untuk objektif dan transparan agar terbebas dari unsur nepotisme dalam perekrutan PPSU. Perangkat pemerintah hingga camat dan lurah harus dilibatkan untuk mengukur kebutuhan petugas di wilayah masing-masing.
"Ini bukan sekadar soal siapa yang diterima bekerja, tapi tentang bagaimana Jakarta mengelola hak warga, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak," pungkasnya.
Pelamar PPSU Membludak
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah bersiap membuka rekrutmen tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Meski, belum dimulai secara resmi, jumlah pelamar sudah menembus angka 7.000 orang. Padahal, kuota yang tersedia hanya untuk 1.100 orang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tingginya angka pelamar ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendatang pasca-lebaran. Banyak orang baru di Ibu Kota yang berupaya mengadu peruntungan mencari pekerjaan.
"Saudara-saudara sekalian, ini cerminan dari kita semua bahwa kuota 1.100, yang mendaftar memang banyak sekali. Karena memang kemarin setelah Lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
Menurut Pramono, arus masuk warga dari daerah ke Jakarta usai Lebaran menjadi salah satu penyebab melonjaknya jumlah pelamar kerja, termasuk ke posisi PPSU yang selama ini menjadi incaran karena sifatnya yang operasional dan berbasis kelurahan.
"Yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU," tambahnya.
Menyikapi membludaknya peminat, Pramono menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan adil. Ia sudah mewanti-wanti jajarannya agar tidak bermain-main dalam proses ini. Menurutnya, semua pihak harus menjunjung tinggi prinsip transparansi.
"Untuk itu saya sudah monitor baik di tingkat kelurahan, tingkat wali kota, dan saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan, keputusan penyelesaian orang itu nanti berdasarkan nilai kriteria yang akan diatur dari wali balai kota," ungkapnya.
Fenomena membanjirnya pelamar ini juga terlihat dari antusiasme masyarakat yang mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran. Padahal, persyaratan resmi dari Pemprov belum diumumkan secara detail.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengonfirmasi bahwa jumlah pelamar telah mencapai ribuan.
"Informasi saja, kemarin itu sudah 7.000 pendaftar. Kemarin. Hari ini berapa tentu kami belum menghitung," ujar Rano pada Jumat (25/4/2025).
