Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak lagi membeli unit baru kamera pengawas atau CCTV untuk lingkungan permukiman padat di Ibu Kota. Sebagai gantinya, Pemprov DKI bakal menggunakan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efisien.
“Untuk CCTV, kami tidak akan lagi membeli unit baru untuk masing-masing RT/RW. Sekarang kami akan sewa, karena jauh lebih murah dan proses pengadaannya lebih cepat," ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).
Kebijakan ini diambil usai evaluasi internal bersama jajaran Balai Kota, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Jakarta Smart City.
Pramono menilai pembelian CCTV memakan biaya lebih besar karena harus disertai dengan perawatan yang rumit.
“Kalau beli, biaya maintenance-nya lebih mahal dan pengadaannya lebih rumit. Tapi kalau sewa, jaringan sudah ada, tinggal aktifkan,” beber Pramono Anung.
Dari sisi waktu, sewa juga jauh lebih praktis. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memperkirakan proses penyewaan bisa rampung dalam kurun lima hingga enam bulan.
Ini berbeda dengan pembelian unit baru yang cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, mulai dari proses tender hingga instalasi.
"Pengadaannya cepat sekali, enggak sampai 5-6 bulan pasti sudah selesai. Karena sebenarnya hampir semua jaringan sudah terpasang," lanjut Pramono.
Tak sekadar penghematan, pendekatan ini disebut bagian dari strategi keamanan perkotaan yang lebih terintegrasi.
Baca Juga: Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!
Lebih lanjut, Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu juga menegaskan, pemasangan CCTV bukan cuma untuk mendeteksi kriminalitas, tapi juga mencegah berbagai persoalan sosial di lingkungan padat seperti peredaran narkoba hingga kasus perundungan.
