REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Bandung mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Tuntutan itu disampaikan karena para akademisi menilai kalau Menkes telah melebihi kapasitasnya dengan pembentukan kolegium baru yang tidak lagi di bawah organisasi profesi dokter, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang ada di bawah naungan Kemenkes.
"Ketika negara secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap etika sosial profesi," kata Guru Besar FK Unpad Prof Dr Endang Sutedja saat membacakan maklumat akademisi FK Unpad secara virtual, Senin (19/5/2025).
Kemenkes dinilai terlalu melampaui kewenangan yang seharusnya fokus mengurusi bidang kesehatan. Sikap itu makin terlihat pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Menurut Endang, pasca adanya UU itu, Menkes secara ekspansif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis. Termasuk pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas.
FK Unpad juga menyatakan sikao tidak setuju atas penyederhanaan jalur kompetensi profesi medis melalui pelatihan teknis singkat. Serta penerapan kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (RSPPU) secara unilateral atau tanpa kerangka pendidikan tinggi.
Endang menyebutkan kalau kebijakan pelaksanaan RSPPU yang cenderung sepihak dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan itu telah menghapus peran universitas sebagai institusi akademik yang sah dalam mencetak dokter berkualitas.
"Saat rumah sakit vertikal menjadi pusat pendidikan tanpa integrasi akademik, fungsi keilmuan, evaluasi akademik, dan pertanggungjawaban publik terhadap mutu lulusan menjadi lenyap," ucapnya.
Dekan FK Unpad Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat menambahkan, kritikan mereka juga akan disampaika secara tertulis yang dikirim langsung kepada Prabowo dan DPR.
Terhadap DPR, para akademisi itu meminta agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Kesehatan Nasional untuk menyelidiki dampak kebijakan Kemenkes terhadap sistem pendidikan dokter, tata kelola RS vertikal, serta hubungan lintas kementerian dan antar institusi negara.
"Sesudah ini kami akan membuat surat secara lengkap yang kita tunjukkan kepada Presiden dan DPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini didengar dan ada perbaikan untuk kemudian hari," ujarnya.
Respons Menkes usai Dihujai Protes Guru Besar
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, angkat bicara menanggapi adanya sejumlah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meluapkan kekecewaan atas berbagai kebijakan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Budi menegaskan, kalau transformasi sektor kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan kekinian basisnya adalah kepentingan masyatakat.
"Nah, dalam dasar transformasi ini yang teman-teman saya mau sampaikan ya, Kementerian Kesehatan hanya melakukan kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat," kata Budi dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Ia menegaskan, memang dipahami bahwa kesehatan tersebut sekulernya banyak.
"Ini banyak sekulernya, tapi sekulernya yang paling besar apa? Yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta. Nah, kita di Kementerian Kesehatan semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat ini," katanya.
Budi menyadari jika adanya pergeseran prioritas dalam transformasi kesehatan ini membuat pihak merasa tak nyaman.
"Saya ingin sampaikan, dalam melakukan transformasi ini, karena dulu terjadi ketidakseimbangan dari kepentingan mana yang paling dominan dalam ekosistem kesehatan, sekarang kan bergeser kan, kita geser bahwa kepentingan masyarakat lah yang harus kita utamakan. Pasti akan terjadi ketidaknyamanan, loh saya dulu bisa begini kok sekarang, enggak," ujarnya.
"Karena bergeser, kepentingannya kebijakan kita dibikin lebih ke kepentingan masyarakat. Itu yang nomor dua, pasti akan terjadi," sambungnya.
Kendati begitu, ia mengaku akan membuka komunikasi buat pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan keberatan dengan transformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah.
"Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar-guru besar dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia," katanya.
"Karena mereka adalah orang-orang yang baik-baik. Apakah semuanya? Mungkin belum, tapi banyak guru besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang memberikan masukan dari kita dan menjalankan program-program kita. Contohnya program screening untuk anak baru lahir, itulah hasil karya dari seorang guru besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes," sambungnya.
TERPOPULER