Infografis
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menegaskan sikap menolak rencana pemerintah untuk menulis ulang ulang Sejarah Indonesia.
Hal itu tegas disampaikan oleh Ketua AKSI Marzuki Darusman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei 2025.
"Bahwa pemerintah menulis sejarah Indonesia ini seolah-olah menulis memoar sebelum selesai kerja. Tapi yang lebih mendalam ialah bahwa prinsip negara menulis sejarah merupakan sesuatu yang janggal," kata Marzuki dalam rapat.
Ia mengatakan bahwa pemerintah punya konsekuensi dalam niatnya menulis sejarah ulang Indonesia.
"Tentu mempunyai konsekuensi bahwa penulisan itu memperoleh suatu status tertentu dalam tatanan pemerintahan dan sebelum membicarakan itu bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia itu," katanya.
Sebab, kata dia, dalam menulis sejarah ulang, pasti berpangkal hanya dari penafsiran, terutama pada penafsiran tunggal.
"Karena tidak mungkin lagi kita meraih kembali fakta-fakta masa lalu yang berdiri sebagai fakta sendiri. Masa lalu itu hanya bisa dipahami melalui kesejarahan," katanya.
"Dengan demikian, maka apa yang tengah diniati pemerintah untuk menulis ulang sejarah itu ialah mencapai suatu tafsir tunggal mengenai sejarah Indonesia," sambungnya.
Menurutnya, tafsir tunggal itu tak mungkin bisa dihindarkan untuk tersusun.
Baca Juga: Sempat Bertemu Megawati Sebelum Saksikan Teater, Fadli Zon Ungkap Isi Pembicaraannya
"Maka penyusunan sejarah tunggal itu memang memerlukan rekayasa untuk mencapai tafsir tunggal itu, enggak ada jalan lain," ujarnya.
"Nah pada saat rekayasa itu dilakukan maka kami ingin menyampaikan beberapa titik titik rawan dalam proses penyusunan sejarah yang berstatus sebagai tafsir tunggal," katanya.
Rencana Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia bakal melibatkan lebih dari 100 sejarawan yang dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
"Kita melibatkan hampir 100 lebih ya kayaknya sejarawan, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia," kata Fadli saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 6 Mei 2025 malam.
Nantinya, kata dia, penulisan ulang sejarah ini akan diterbitkan dalam versi cetak secara berjilid-jilid yang mencakup berbagai lini masa mulai dari prasejarah hingga sejarah masa kini termasuk peristiwa politik negeri.
"Yang era prasejarah sampai yang era misalnya perjuangan kemerdekaan dan sampai yang sekarang gitu kontemporer. Ya tentu saja. Ya tentu saja (peristiwa politik)," katanya.
Soal mekanismenya, kata dia, penulisan ulang sejarah ini tidak dimulai dari nol. Akan tetapi melanjutkan dan melengkapi sejarah Indonesia yang sudah ada.
"Jadi kita akan berangkat tentu dari apa yang sudah ditulis dan kita melakukan update, penambahan-penambahan, data dan sebagainya," katanya.
Rencana Kemenkebud untuk menyusun ulang narasi sejarah Indonesia mencuat sebagai isu strategis yang memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Sejarah Indonesia yang selama ini diajarkan dan didokumentasikan masih menyimpan banyak ketimpangan naratif, dominasi perspektif penguasa, dan pengabaian terhadap peran sejumlah kelompok dan tokoh non-arus utama dalam perjalanan bangsa.
Fadli Zon menilai bahwa penulisan sejarah Indonesia selama era Orde Baru hingga Reformasi masih sarat kepentingan politik dan belum sepenuhnya menggambarkan keragaman serta kompleksitas perjalanan bangsa.
Ia kemudian mengusulkan perlunya 'rekonstruksi sejarah' sebagai bagian dari agenda dekolonisasi narasi dan penguatan identitas nasional yang lebih inklusif.
Rencana ini mencakup revisi kurikulum sejarah nasional, digitalisasi arsip dan dokumen sejarah alternatif, serta pelibatan sejarawan independen dan komunitas budaya lokal dalam penulisan ulang sejarah.
Kementerian juga ingin meninjau kembali narasi-narasi sejarah terkait peristiwa besar seperti 1965, perlawanan lokal terhadap penjajahan, serta peran perempuan, kelompok adat, dan minoritas dalam perjuangan kemerdekaan.
Namun, inisiatif ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak khawatir langkah ini justru dapat membuka ruang bagi politisasi sejarah yang baru, terutama karena latar belakang ideologis Fadli Zon dan afiliasinya dengan kekuatan politik tertentu.
Sementara di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa narasi sejarah yang dibangun ulang akan dimanfaatkan untuk membingkai ulang identitas nasional secara sempit dan eksklusif.
