Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mengkritik keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seolah sengaja membiarkan tindak pidana korupsi terjadi, demi sebuah "drama" penangkapan.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pimpinan KPK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), ia secara blak-blakan menyebut metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) berpotensi menjadi alat pukul untuk kepentingan politik tertentu.
Kritik tajam ini dipicu oleh pengalaman partainya saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, bertepatan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.
"Saya termasuk ikut serta dalam press conference atas pemberitaan yang menurut hemat kami, itu juga mengusik lah. Karena ada forum Rakernas, yang kemudian muncul berita ada Bupati Koltim di OTT. Sementara yang bersangkutan sedang ada di Makassar dalam forum Rakernas," kata Rudianto di hadapan Ketua KPK, Rabu (20/8/2025).
Rudianto menggugat keras metode KPK yang seolah lebih memilih menangkap daripada mencegah.
Dengan basis penyadapan, ia menuding KPK bisa menjadikan banyak kepala daerah sebagai "mangsa" jika tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan.
"Kalau ini dilakukan ke seluruh kepala daerah atau pejabat, akan banyak mangsa ini, Pak, akan banyak mangsa, Pak!" tegasnya.
"Itu makanya selalu saya katakan, mencari-cari kesalahan itu tidak dibenarkan, Pak. Menemukan kesalahan, yes. Karena itu, bukankah berarti KPK melakukan pembiaran, Pak?" sambungnya.
Ia mempertanyakan mengapa KPK tidak melakukan intervensi pencegahan terlebih dahulu sebelum sebuah OTT terjadi, yang pada akhirnya memunculkan persepsi adanya "festivalisasi" atau drama dalam penegakan hukum.
Baca Juga: Ada Dugaan Kerugian Negara di Kasus Tambang Nikel, OC Kaligis Minta KPK Turun Tangan
Lebih jauh, Rudianto menyuarakan kekhawatiran terbesar dari panggung politik, di mana KPK digunakan sebagai alat kekuasaan.
"Karena kita tidak mau KPK dicap, muncul persepsi di masyarakat, KPK dijadikan alat pukul kepentingan tertentu. Untuk memukul misalnya partai politik, NasDem lagi beracara Rakernas, cara mendongkel NasDem, tangkap kepala daerah," ungkapnya.
Mengutip Bung Hatta, ia mengingatkan bahwa negara akan rusak jika penegak hukum dijadikan alat politik.
"Sebagai anak bangsa dan mitra KPK, saya hanya bisa mengingatkan untuk tidak betul-betul kasus yang diselidiki atas nama masyarakat, murni kasusnya hukum," katanya.
Sebagai penutup, ia mengungkit pernyataan kontroversial pimpinan KPK, Johanes Tanak, saat fit and proper test yang juga tidak setuju dengan istilah "operasi" tangkap tangan karena terdengar seperti praktik kedokteran, mengisyaratkan bahwa kritik terhadap metode KPK bukan hal baru.
