Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara soal keberadaan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik ibu kota. Pramono Anung secara blak-blakan mengakui bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu estetika kota.
Sisa proyek itu masih terpampang jelas, terutama di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dan kawasan Senayan Jakarta Pusat.
"Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorail yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan," ujar Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Proyek yang dimulai dua dekade lalu itu kini tak lebih dari peninggalan usang.
Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.
"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.
Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.
Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.
Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," tegas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Jokowi itu.
Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.
![Sejumlah kendaraan tampak melintas di samping deretan tiang bekas proyek monorail yang terhenti, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (20/8/2016). [Suara.com/Oke Atmaja]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/08/20/o_1aqjn0cdg2bn7uh1d83115up1ad.JPG)
Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.
PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.
Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.
Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail.
Tiang-tiang yang terlanjur dibangun pun terbengkalai dan asetnya beralih ke PT Adhi Karya.
Seiring waktu, tiang-tiang besi itu tak hanya menjadi “fosil beton” di tengah kota, tapi juga sempat jadi sasaran pencurian pada 2021.
Hingga kini, Pemprov DKI belum memiliki keputusan final soal nasibnya.
