Hashim Bilang Tak Ada Paksaan Ikut Program MBG, BGN Sediakan Alternatif Lain Sebagai Ganti?

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya menghormati pihak yang menginginkan maupun menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan Dadan menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

Sebelumnya Hashim menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan untuk menerima program MBG.

Sejauh ini, Dadan menegaskan tugas dan fungsi BGN untuk memenuhi MBG kepada penerima manfaat.

"Tugas kami adalah memenuhi hak penerima manfaat atas akses makan dengan gizi seimbang. Kita hormati jika yang berhak ini ingin mendapatkan haknya," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, ditanya apakah nantinya akan ada kompensasi lain kepada siswa yang menolak MBG, semisal pemberian dana kepada orang tua untuk membuatkan bekal sendiri dari rumah, Dadan menegaskan tugas dan fungsi BGN sebatas memenuhi hak penerima manfaat untuk mendapat MBG.

Sedangkan, untuk siswa maupun penerima manfaatnya yang menolak program MBG, BGN tidak dalam kapasistas untuk memberikan manfaat dalam bentuk lain sebagai alternatif.

"Iya betul," kata Dadan.

Pernyataan Hasim

Sebelumnya Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa tak ada unsur paksaan untuk mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya juga ingin tegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan. Tidak ada yang akan dipaksa makan jika mereka tidak mau makan," ujar Hasim di Jakarta, Rabu.

"Ada masyarakat Indonesia yang mengalami obesitas, ada anak-anak dari keluarga kaya yang juga obesitas. Tidak akan ada tindakan paksaan, ini hanya berdasarkan sukarela,” Hashim menambahkan.

Hashim menerangkan bahwa program MBG akan menyediakan makanan layak dan sehat untuk 82 juta warga negara Indonesia. Kategori pertama terdiri dari anak-anak sekolah yang berjumlah sekitar 48 juta, lalu 4,3 juta bayi yang masih dalam kandungan, dan sisanya untuk anak-anak pra sekolah/balita di tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Jangkauan program ini hingga para ibu hamil dipengaruhi berbagai saran terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait urgensi bayi dalam kandungan memperoleh asupan gizi yang layak selama sembilan bulan sebelum kelahiran mereka.

Target memberikan makan 48 juta anak yang per sekolah setiap juga dilandasi data yang mengungkapkan sebanyak 41 persen dari total tersebut pergi belajar di institusi pendidikan dengan perut kosong tanpa sarapan. Hal ini disebabkan orang tua mereka tak mampu menyediakan makanan yang cukup untuk sarapan anak-anak mereka.