Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung program unggulan pendahulunya, Anies Baswedan yakni rumah Down Payment atau DP 0 persen.
Pramono mengakui memang program tersebut merupakan gagasan yang bagus. Namun, di sisi lain selama program itu dijalankan terdapat berbagai kasus hukum yang jadi temuan aparat.
Pengadaan lahannya kerap bermasalah hingga diperkarakan sebagai kasus korupsi.
Hal ini ia sampaikan saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPRD DKI, Senin (26/5/2025).
"DP 0 persen gagasan yang bagus sekali. Tetapi, akhirnya apa? Lahan-lahan yang sudah dibebaskan, kemudian oleh aparat penegak hukum dianggap ada temuan," ujar Pramono.
Ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Namun, ia ingin memaksimalkan pemanfaatan gedung-gedung milik Pemprov DKI.
"Maka untuk itu, saudara-saudara sekalian, kami akan mengoptimalkan gedung-gedung dan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta untuk itu," ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu rencananya adalah dengan membuat gedung parkir bertingkat di kawasan Blok S Jakarta Selatan yang lahannya sudah dimiliki PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Bahkan kalau kita bisa lakukan, maka di Jalan Senopati dan Gunawarman. Blok S tadi kita gunakan untuk membangun gedung yang naik ke atas," katanya.
Tak hanya itu, nantinya lahan itu juga akan dimanfaatkan sebagai pusat kuliner yang bakal dikunjungi masyarakat.
"Jakpro punya lahan 8.000 di sana untuk membangun valet parking. Betul-betul gedung untuk parkir. Kemudian saya akan mengeluarkan pergub atau perda, taman Senopati, Gunawarman, siapapun boleh buka restoran di sana," ucapnya.
Tujuan utama rencana ini adalah demi mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di wilayah itu yang menjadi penyebab kemacetan.
"Sehingga dengan demikian apa? Masyarakat pasti happy, Senopati, Gunawarman gak macet. Dan ada revenue baru bagi Pemda. Ada lapangan kerja baru," tambah dia.
Tindaklanjuti Temuan KPK
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.
TERPOPULER
