Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai desakan agar Budi Gunadi Sadikin mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesahatan (Menkes) berlebihan.
"Terkait desakan agar beberapa pihak agar Menteri Kesehatan dicopot ini pandangan pribadi saya, desakan itu menurut saya berlebihan ya," kata Zainul kepada Suara.com saat dihubungi pada Rabu (28/5/2025).
Kalau alasannya karena pernyataan-pernyataan Menkes yang dianggap kontroversi, kata dia, hal itu tidak bisa jadikan dasar pencopotan. Sebab, kata dia, pernyataan-pernyataan Menkes kemarin sebenarnya secara substansinya bisa dimengerti.
"Kenapa? Karena substansi disampaikan oleh pak Menkes itu ada benarnya hanya soal pilihan diksinya pilihan bahasanya momentumbya audiennya dan segala macamnya mungkin masih perlu diperbaiki," katanya.
"Tapi substansinya sebenarnya sih sebenarnya cukup bagus juga," sambung legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, kata dia, Presiden RI Prabowo pasti punya penilaian objektif terhadap menteri-menterinya.
"Kami yakin dan percaya pak Prabowo pasti punya penilaian yang objektif terhadap seluruh pembantu pembantunya," ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, soal pergantian menteri di Kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
"Menurut saya begini mas soal pergantian menteri itu adalah hak sepenuhnya prerogratif presiden jadi presiden yang bisa menilai apakah pembantunya punya masih layak dipertahankan atau tidak jadi nggak bisa mengintervensi itu ya," pungkasnya.
Baca Juga: Ucapan Kontroversial Menkes Budi Sadikin Diprotes Guru Besar hingga Dokter, Pakar: Sebaiknya Diganti
Dinilai Layak Diganti karena Kontroversial
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga sebelumnya menilai Menkes Budi Gunadi memang layak diganti karena sudah kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Hal itu menyusul Menkes Budi menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakan dan pernyataannya dinilai kontroversial oleh kalangan profesional kesehatan. Sorotan itu memicu gelombang kritik dari organisasi hingga tokoh-tokoh di sektor kesehatan.
Polemik tersebut juga dinilai bisa mengurangi tingkat kepercayaan publim terhadap Menkes yang bisa menjadi indikator kuat bahwa sang menteri tidak lagi memiliki legitimasi yang cukup untuk melanjutkan tugasnya.
“Sebaiknya memang diganti, karena pemangku kepentingan sudah menilai Menkes negatif. Bahkan kepercayaan mereka sudah sangat rendah,” kata Jamiluddin kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa.
Jamiluddin beranggapan, komunikasi yang ditampilkan Menkes cenderung bergaya power atau kekuasaan sehingga dinilai tidak cocok digunakan di negara demokrasi seperti Indonesia.
Gaya komunikasi power umumnya menempatkan lawan bicara dalam posisi tidak setara. Pihak yang menjadi sasaran komunikasi dianggap pasif dan diharapkan hanya menerima informasi tanpa adanya dialog dua arah.
Dalam praktiknya, komunikasi ini cenderung bersifat top down, yaitu dari pihak berwenang langsung ke masyarakat, tanpa memberi ruang partisipasi.
Hal tersebut, kata Jamiluddin, tampak jelas dalam polemik pengalihan kewenangan kolegium dari asosiasi profesi ke Kementerian Kesehatan.
Pendekatan legal-formal yang diambil Budi Gunadi dalam proses ini memperlihatkan kecenderungan komunikasi satu arah dari otoritas kepada publik, tanpa mempertimbangkan aspirasi kelompok yang terdampak secara langsung.
"Gaya dan pendekatan komunikasi seperti itu tak sesuai ditujukan kepada khalayak yang terdidik. Hal ini terlihat dari penolakan para guru besar dan asosiasi dokter mengenai pengalihan kolegium," jelasnya.
Ia menambahkan, penolakan dari para guru besar serta asosiasi dokter terhadap rencana pengalihan kolegium menunjukkan adanya resistensi akibat komunikasi yang tidak mengedepankan dialog.
Menkes Budi Gunadi Diwanti-wanti BRIN
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik. Saran tersebut disampaikan Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, seiring maraknya atensi publik akibat sejumlah ucapan Menkes.
"Memang sebagai pejabat publik mestinya harus hati-hati dalam menyampaikan statement, harus ditimbang dan dipikir dulu sebelum berbicara. Dalam menyampaikan harus dengan bijak dan empati. Jika tidak seperti itu, publik akan menilai sebagai arogan dan angkuh," jelas Lili saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/5/2025).
Menurut Lili, pola komunikasi yang ceplas-ceplos dan kurang hati-hati berpotensi akan menggerus tingkat kepercayaan terhadap pejabat publik tersebut. Dampak lebih jauhnya, kata Lili, bisa menggerus juga tingkat kepercayaan dan kepuasan pada pemerintahan Prabowo Subianto.
"Tentu ini tidak baik dan sangat merugikan pemerintahan. Untuk itu ke depan, pola dan gaya komunikasinya harus diperbaiki. Ini penting untuk mencegah kegaduhan dan kontroversial di masyarakat," ujarnya memberi saran.
Gaya komunikasi Menkes Budi yang belakangan jadi sorotan itu turut dapat atensi dari DPR. Lili menyebutkan, sudah tepat sikap DPR turut menegur Menkes agar lebih hati-hati dalam berucap.
"Daya kira apa yang disampaikan oleh anggota DPR sebagai wujud dari aspirasi publik. Sebagai wakil rakyat, ia menyuarakan apa yang menjadi keresahan di denyut hati rakyat karena statement pak menteri kerap kontroversial. Oleh karena itu tepat kiranya anggota DPR kemudian menegurnya dan bahkan mengkritiknya," tutur dia.
