REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan seorang staf HRD yang menyebut bahwa sebagian besar job fair hanya formalitas dan bukan benar-benar untuk mencari karyawan memicu reaksi keras dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer.
Dalam wawancara dengan media, Wamenaker menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dibiarkan dan menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab.
“Nah itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu,” ujar Immanuel dengan nada tegas seperti Suara.com kutip dari video di akun X @randomable_ pada Minggu (1/6/2025).
Immanuel juga mempertanyakan integritas dan niat baik dari penyelenggaraan job fair bila benar yang disampaikan oleh pihak HRD tersebut. Ia mengecam keras jika ada pihak perusahaan yang ikut job fair hanya untuk memenuhi kewajiban administratif.
“Kok pernyataannya kurang ajar segitu? Formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” lanjut Wamenaker “Berarti dia ngada-ngada itu. Saya mau tahu nama perusahaannya, HRD-nya siapa?.”
Tidak berhenti sampai di situ, Immanuel bahkan menyebut akan membuka investigasi bila perlu. Ia menekankan bahwa klaim seperti itu tidak bisa didiamkan karena bisa dianggap sebagai penyebaran informasi palsu yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Berarti kurang ajar itu. Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoaks saya,” tambah dia.
Pernyataan pedas ini muncul setelah kericuhan dalam job fair di Cikarang yang viral di media sosial. Ribuan pelamar kerja memadati lokasi dengan harapan mendapat pekerjaan, namun banyak yang kecewa karena merasa tidak ada proses rekrutmen yang jelas di tempat.
Di tengah viralnya peristiwa itu, beredar pula pernyataan dari akun anonim yang mengaku staf HRD di salah satu perusahaan peserta.
“Aku salah satu staf HRD dan 90% job fair seperti ini itu hanya FORMALITAS karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini, padahal kita lagi nggak cari pekerja,” tulisnya.
“Pihak perusahaan juga nggak bisa berbuat apa-apa daripada harus bayar denda. Saran aku kalau kalian cari loker paling akurat itu di JobStreet dan aplikasi sejenis, tambah relasi juga karena pihak perusahaan kebanyakan menanyakan ‘REKOMENDASI’ pada karyawannya. Pelamar rekomendasi itu kemungkinan diterimanya lebih tinggi,” tulisnya.
Unggahan itu memancing reaksi dari masyarakat, khususnya para pencari kerja yang merasa selama ini telah berharap pada job fair yang ternyata tidak memberi peluang riil.
Banyak yang menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih transparan terkait efektivitas kegiatan seperti job fair, terlebih di era digital saat pelamaran kerja sudah sangat mudah dilakukan secara daring.
Salah satu komentar di postingan akun X @randomable_ menyoroti hal ini dengan tajam.
“Memang hanya gimmick/campaign pemerintah untuk citra seolah 'membludaknya pelamar di job fair = banyak lapangan kerja yg tersedia'. Ngapain di zaman online begini massa dikumpulkan sesak & desakan begitu kalau bukan untuk gimmick?” tulis akun @mha****.
Warganet lainnya bahkan mengkritik balik Wamenaker yang meminta HRD tersebut dipecat.
“Lucu ya, pengangguran banyak kok Wamenaker nyuruh pecat orang? Bukannya kerjaan dia ngurangi pengangguran? Kalau gitu Wamennya aja dipecat, menterinya juga, terbukti gagal,” komentar @fit****.
Sementara itu, ada juga yang menyampaikan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum.
“Udah jadi rahasia umum sebenernya job fair cuma formalitas aja, tapi kenapa masih banyak yg antusias? Karena mereka sangat butuh meskipun peluang mereka cuma 0.00001%,” tulis @sii****.
Kontroversi ini membuka perdebatan lebih luas tentang efektivitas penyelenggaraan job fair dan peran pemerintah dalam menjembatani dunia usaha dengan pencari kerja.
Banyak pihak yang mendesak agar job fair tidak sekadar menjadi kegiatan simbolis, tetapi benar-benar menjadi ajang rekrutmen yang realistis dan solutif di tengah meningkatnya angka pengangguran.
TERPOPULER
