Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP, Paulus Tannos.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai pengajuan penangguhan penahanan Paulus Tannos itu.
"Terinformasi pengajuan penangguhan Tannos belum disetujui," kata Setyo kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.
Meski begitu, dia menegaskan proses pengajuan ekstradisi yang dilakukan pemerintah Indonesia masih berlangsung.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa KPK bersama Kementerian Hukum melakukan pemantauan terhadap proses hukum Paulus Tannos di Singapura.
"Sampai hari ini masih intens komunikasi antarpemerintah," katanya.
Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan
Kementerian Hukum (Kemenhum) mengungkapkan bahwa Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.
Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (AHU Kemenhum) Widodo menjelaskan bahwa Paulus Tannos keberatan untuk kembali ke Indonesia secara suka rela.
Baca Juga: Ungkit Ekstradisi RI-Singapura, DPR Desak Pemerintah Segera Jemput Buronan Paulus Tannos Pulang
"Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela," kata Widodo kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.
Untuk itu, lanjut Widodo, Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura berupaya agar permohonan tersebut tidak dikabulkan pengadilan Singapura.
"Pihak AGC (Attorney-General's Chambers) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut," ujar Widodo.
Dia menjelaskan, permohonan ekstradisi Paulus Tannos sudah disampaikan pemerintah Indonesia sejak 20 Februari 2025 lalu dan dokumen yang dibutuhkan juga sudah rampung dan diserahkan kepada otoritas Singapura pada 23 April 2025.
Pada kesempatan yang sama, Widodo juga menyampaikan Paulus Tannos akan menjalani sidang pendahuluan di Singapura pada akhir bulan ini.
Widodo menjelaskan sidang tersebut dijadwalkan untuk digelar pada 23 hingga 25 Juni 2025.
