Pengamat Soroti Satu Hal Penting yang Terlupakan Usai Prabowo Minta Pejabat Menyeleweng Mundur

Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat mundur dari jabatannya jika melakukan penyelewengan.

Dari segi etika, Efriza menilai pernyataan yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.

Namun, dia menegaskan tidak ada konteks berupa kepastian penyelewengan pejabat itu akan diproses secara hukum.

“Hanya saja konteksnya tidak bisa serta-merta yang melakukan penyelewengan mundur, lalu tindakannya tidak diproses,” kata Efriza kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).

“Jika konteksnya ingin membangun etika, kesadaran diri para pejabat untuk negara sudah tepat. Penekanan akan Pancasila sebagai pandangan hidup juga sudah baik, hanya saja sayangnya tidak adanya penekanan akan proses hukum, kecuali sekadar pilihan mundur atau diberhentikan,” tambah dia.

Efriza mengaku memaklumi pernyataan Prabowo yang dianggap lebih menekankan etika pejabat untuk bekerja bagi rakyatnya dan punya semangat kesadaran diri untuk menilai kualitas kerja dirinya sendiri.

Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besae yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).

Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.

Untuk kesekian kali, Prabowo kembali memperingatkan semua unsur di semua lembaga untuk segera berbenah diri dan segera membersihkan diri.

"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," sambungnya.

Prabowo Minta Rakyat Laporkan Pejabat yang Melanggar

Selain itu Presiden Prabowo juga meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melanggar. Kepala negara meminta rakyat tak ragu-ragu menyampaikan laporan.

"Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar, laporkan!" ujar Prabowo.

Menurut Prabowo penyampaian laporan bisa dilakukan langsung melalui gawai. Ia meminta masyarakat mengirimkan bukti-bukti lewat laporan yang disampaikan.

"Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan. Jangan mau terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," kata Prabowo.

Sementara itu, kepada para pejabat atau pemimpin di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Prabowo meminta agar mereka menjaga kepercayaan rakyat.

"Jangan menipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu jangan masuk ke pemerintahan, kalau tidak mampu jangan menerima mandat dari rakyat," kata Prabowo.