Infografis
Suara.com - Warga Kepulauan Seribu masih menanti kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono hingga kini belum juga menginjakkan kaki di wilayah kepulauan tersebut sejak dilantik.
Bila kesempatan itu datang, masyarakat sudah menyiapkan banyak hal yang ingin disampaikan langsung kepada orang nomor satu di Jakarta itu.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Kelapa, Safaatul Anam, mengatakan bahwa kunjungan Pramono akan menjadi momen penting untuk menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh pemerintah provinsi.
"Perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu. Memiliki program, target, dan capaian yang konkrit terkait masa depan Pulau Seribu," ujarnya kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).
Ia menyoroti sulitnya warga dalam memperoleh akses bahan bakar bersubsidi.
Menurutnya, hingga hari ini, masyarakat Kepulauan Seribu masih belum merasakan perlakuan yang setara sebagai bagian dari warga DKI Jakarta.
"Kemudahan dalam akses mendapatkan BBM bersubsidi yang hingga detik ini belum dirasakan sebagai bagian warga Jakarta," ucapnya.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian utama. Safaatul menegaskan pentingnya pemulihan ekosistem bahari demi keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, terutama yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.
"Pemulihan ekosistem bahari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya.
Baca Juga: Ada yang Tertahan 7 Tahun, 827 Siswa Terima Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap III dari Pemprov DKI
Kendala transportasi antar-pulau juga dikeluhkan. Menurut Safaatul, hingga saat ini moda transportasi laut masih terbatas, hanya terkoneksi antara daratan Jakarta dan pulau, belum menjangkau konektivitas antar-pulau di Kepulauan Seribu itu sendiri.
"Perbanyak moda transportasi laut yang murah dan mudah didapat untuk aksesibilitas antar pulau yang saat ini baru ada hanya dari daratan Jakarta ke pulau dan sebaliknya," paparnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses internet yang masih menjadi tantangan besar, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah paling ujung.
"Peningkatan layanan internet yang cepat dan tepat guna hingga ke ujung perbatasan Pulau Seribu," kata dia.
Di sektor pendidikan dan lingkungan, Safaatul meminta pemerintah memberikan perhatian serius. Menurutnya, kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan, termasuk fasilitas gedung sekolah.
"Peningkatan layanan pendidikan seperti gedung, sarpras, dan lainnya," katanya.
Terakhir, ia berharap agar kebersihan lingkungan dijadikan prioritas. Baginya, kebersihan bukan hanya urusan estetika, tapi juga menjadi indikator kawasan sehat dan layak sebagai zona pariwisata pemukiman.
"Peningkatan kebersihan lingkungan sebagai syarat indikator kawasan sehat dan zona pariwisata pemukiman," pungkasnya.
Jadi Sorotan PSI
Sebelumnya Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti Gubernur Pramono Anung yang belum mengunjungi Kepulauan Seribu di masa awal kepemimpinannya.
Dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, Politisi PDI Perjuangan itu tak menyambangi kawasan wisata tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyesalkan absennya kunjungan kerja Pramono ke satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Menurutnya, dari 11 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu, belum ada satu pun yang didatangi Gubernur asal PDIP tersebut.
"Pulau Seribu belum didatangin Pak Gubernur, dari 11 pulau pemukiman di Pulau Seribu," kata Neneng kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).
Padahal, kata Neneng, Pramono pernah mengunjungi Kepulauan Seribu saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu. Namun setelah resmi menjabat sebagai Gubernur, langkah itu belum terulang.
"Semoga dalam waktu dekat Pak Gubernur berkunjung ke Pulau Seribu dan diinformasikan ke anggota dewan supaya bisa mendampingi," harap Neneng.
Ia menilai, kunjungan kerja tersebut penting agar kepala daerah dapat menyerap langsung aspirasi warga pulau yang selama ini kerap merasa terpinggirkan dari pusat kebijakan di ibu kota.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD juga mengapresiasi langkah-langkah programatik yang telah dilakukan Pramono-Rano dalam 100 hari pertama.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai beberapa program unggulan sudah menyentuh kebutuhan warga secara konkret.
