Komisi C DPRD DKI Jakarta Pacu Kesejahteraan Pelaku UMKM Lewat Berbagai Program

Suara.com - Upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta saat ini menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat inklusif, berkeadilan serta berkelanjutan.

DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk penyelenggaraan program pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas, pemberian kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan atau permodalan, hingga pembukaan peluang yang lebih luas dalam hal pemasaran produk UMKM baik di pasar lokal maupun nasional.

Keberadaan UMKM memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam struktur perekonomian daerah, karena sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi penggerak utama dinamika ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM terus diperkuat dari berbagai aspek, mulai dari penyusunan regulasi yang berpihak dan berpihak kepada kepentingan pelaku UMKM, peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pihak swasta, hingga akselerasi proses digitalisasi usaha.

Semua langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar yang terus berubah, serta agar mereka tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan sinergi semua pihak, Jakarta menargetkan terciptanya ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Sehingga pelaku UMKM dapat tumbuh sejahtera dan menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong bank milik Pemprov DKI agar lebih gencar menyosialisasikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Tujuannya agar bank milik Pemprov DKI bisa berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan para pedagang berskala mikro.

Hal itu diungkapkan Suhud usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, beberapa waktu lalu.

Menurut Suhud, kemudahan akses untuk pelaku usaha mendapatkan pinjaman lunak di Bank DKI Jakarta belum disosialisasikan secara masif.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menegaskan, pihaknya saat ini tengah mematangkan persiapan terkait peluncuran program pinjaman dengan bunga rendah atau pinjaman lunak yang ditujukan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Program ini dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses dan terjangkau, guna mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi implementasi program tersebut, Bank DKI berencana untuk membentuk dan mengoperasikan sentra layanan mikro dan UKM di setiap kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Sentra ini akan menjadi pusat informasi dan layanan yang memudahkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai skema kredit mikro dan pembiayaan UKM. Dengan adanya sentra ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan pembiayaan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. ***