Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025). Dalam kunjungannya, ia mengakui adanya perubahan dan perbaikan pada fasilitas dan layanan di Puskeswan Ragunan.
“Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
Menurut Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, pelayanan di Puskeswan Ragunan kini jauh lebih manusiawi dan hewani.
Kenneth menyoroti pemberian pakan hewan yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.
Ia menyebutkan, pakan kucing yang sebelumnya hanya berupa nasi, kini telah diganti dengan makanan khusus seperti cat food dan wet food.
“Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ucapnya.
Kenneth juga memberikan kredit tersendiri kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok.
Ia menyebut, perubahan struktur organisasi dan sistem kerja berbasis digital telah mempercepat respon dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” ucapnya.
Baca Juga: Blak-blakan Dukung Forum Purnawirawan TNI Lengserkan Gibran, Rocky Gerung: Sangat Masuk Akal!
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah pembangunan pet hotel. Kenneth menilai, layanan penitipan hewan tersebut bisa menjadi alternatif bagi warga yang hendak bepergian, sekaligus menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.
Tak hanya berhenti di situ, Kenneth mendukung penuh rencana pengembangan program BPJS Hewan oleh Dinas KPKP.
Program ini ditujukan untuk membantu pembiayaan perawatan hewan, khususnya bagi pemilik dari kalangan tidak mampu.
“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” jelas Kenneth.
Ia menambahkan, layanan BPJS Hewan akan diintegrasikan dengan sistem identifikasi berbasis microchip. Pendataan akan dilakukan secara digital agar kepemilikan hewan lebih akurat dan tertata.
Rencananya, program ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025 dan ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Namun, Kenneth menegaskan bahwa program hanya akan berlaku untuk warga ber-KTP Jakarta yang tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya.
“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep pemasangan microchip untuk semua hewan peliharaan di Jakarta. Langkah ini akan menjadi pintu masuk menuju sistem BPJS Hewan.
"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.
Ia menegaskan, hanya hewan yang telah dipasangi microchip yang dapat menikmati layanan BPJS Hewan. Pemerintah juga mempertimbangkan insentif dalam bentuk subsidi atau diskon untuk warga kurang mampu, bukan layanan gratis sepenuhnya.
"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pelayanan publik, hewan-hewan yang dirawat atau diadopsi dari fasilitas milik Pemprov juga akan dipasangi microchip secara gratis.
“Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” ucapnya.
