Jokowi Lebih Pilih PSI, Analis: Cukup Rasional, Kalau di PPP Perpecahan Masih Cukup Kuat

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 09 Juni 2025 | 10:16 WIB
Jokowi Lebih Pilih PSI, Analis: Cukup Rasional, Kalau di PPP Perpecahan Masih Cukup Kuat
Jokowi saat berbincang dengan putra bungsunya yang juga Ketum PSI Kaesang Pangarep. (Ist)

Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sudah mengambil pilihan yang rasional dengan lebih memilih menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Pilihan Jokowi cukup rasional," kata Dedi kepada Suara.com, Senin (9/6/2025).

Ia mengatakan, kalau memilih PPP, Jokowi justru akan sulit untuk menyatukan kader.

"Di PPP bisa jadi Jokowi akan kesulitan menyatukan kader untuk loyal, perpecahan masih cukup kuat, terlebih kehancuran PPP juga disinyalir ada andil Jokowi, misalnya masuknya Mardiono atas restu Jokowi," ujarnya.

Sementara, kata dia, di PSI soal ketokohan tak terlalu dilihat. Sehingga Jokowi dianggap bisa lebih berpeluang menjadi ketua umum.

"Sementara di PSI, secara umum kader PSI tutup mata soal ketokohan, selama ini ketua umum PSI hanya ditunjuk dan tidak ada pertentangan dari kader, sehingga Jokowi lebih mungkin didukung mayoritas jika dibandingkan dengan PPP," kata dia.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, kekinian Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.

"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Saya di PSI aja lah," tandas dia.

Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini Jokowi belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.

"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.

Diketahui, PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti. Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.

Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI kedepan.

Kondisi Presiden ke-7 Jokowi belum lama ini. (Suara.com/Ari Welianto)
Jokowi lebih memilih PSI ketimbang PPP. (Suara.com/Ari Welianto)

Jokowi menyebut masih mengkalkulasi peluang maju sebagai ketum PSI seperti apa.

"Ya masih kalkulasi. Jangan sampai kalai nanti misalnya ikut, saya kalah," tandas dia.

Usulkan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, mengatakan usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.

Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.

Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).

Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.

"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.

Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.

"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya

"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Postingan Ahmad Dhani Soal Raja Ampat Sempat Dihapus yang Ada Jokowinya, Ada Apa?

Postingan Ahmad Dhani Soal Raja Ampat Sempat Dihapus yang Ada Jokowinya, Ada Apa?

Entertainment | Senin, 09 Juni 2025 | 08:19 WIB

Ubedillah Badrun: Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, Tetap Korup di Tengah Demokrasi Digital

Ubedillah Badrun: Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, Tetap Korup di Tengah Demokrasi Digital

News | Minggu, 08 Juni 2025 | 20:23 WIB

Jokowi Tolak PPP, Lebih Pilih Jadi Ketum PSI? Ini Alasannya!

Jokowi Tolak PPP, Lebih Pilih Jadi Ketum PSI? Ini Alasannya!

Video | Minggu, 08 Juni 2025 | 17:06 WIB

Pembuktian Ijazah Jokowi Banyak Kejanggalan, Dokter Tifa Curiga Bareskrim Gunakan Data Palsu

Pembuktian Ijazah Jokowi Banyak Kejanggalan, Dokter Tifa Curiga Bareskrim Gunakan Data Palsu

News | Minggu, 08 Juni 2025 | 16:48 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB