Evaluasi Kebakaran Kapuk Muara, PSI Minta Sistem Penanggulangan Diperkuat

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperkuat sistem penanggulangan kebakaran.

Hal ini dilandasi kebakaran besar yang terjadi di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat (6/6/2025) itu menghanguskan sedikitnya 470 rumah dan berdampak pada ribuan warga.

Legislator PSI dari Dapil Jakarta Utara, Kevin Wu, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut yang dianggap sebagai bukti lemahnya sistem pencegahan kebakaran di ibu kota.

"Kebakaran yang belum lama ini terjadi di Kapuk Muara merupakan sebuah tragedi yang disayangkan. Pertama-tama, kejadian itu membahayakan keselamatan dan bahkan nyawa para penduduk," ujar Kevin kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

"Tapi lebih dari itu, kebakaran di pemukiman padat penduduk masih jadi momok. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta belum berhasil mengambil langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya insiden seperti itu," tambahnya.

Kevin menyebut, jika kejadian serupa terus berulang, maka keselamatan warga Jakarta akan semakin terancam. Ia menilai, kejadian kebakaran di Kapuk Muara, ditambah insiden kebakaran di Vihara Lalitavistara, Cilincing, dan pabrik lilin di Tamansari, Jakarta Barat, menjadi sinyal bahwa ibu kota tengah mengalami kondisi darurat kebakaran.

"Evaluasi tersebut menjadi semakin mendesak karena terjadinya kebakaran di tempat berbeda pada waktu yang berdekatan. Sehari sebelumnya ada pabrik lilin yang terbakar di Jakbar. Kemudian baru semalam, terjadi kebakaran lagi di sebuah vihara yang terletak di Jakut. Singkatnya, Jakarta kembali mengalami darurat kebakaran," terangnya.

Kevin juga menyoroti belum meratanya keberadaan pos pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Jakarta.

Ia mendorong Pemprov DKI segera menambah jumlah pos Damkar, terutama di kelurahan-kelurahan yang belum memilikinya.

"Pos-pos Damkar harus ditambah, terutama di kelurahan-kelurahan yang belum memilikinya. Kemudian, wacana mengadakan APAR di setiap RT harus segera dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, ia meminta agar Pemprov DKI mendistribusikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke seluruh RT/RW guna meningkatkan respons awal warga ketika terjadi kebakaran.

"Hal itu memungkinkan warga bergerak lebih cepat lagi untuk memadamkan api dari sumbernya sebelum menjalar ke pemukiman-pemukiman lain di sekitarnya," pungkas Kevin.

Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan kebutuhan dasar bagi penyintas kebakaran di RT 17 RW 04, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jumat (6/6) di lokasi pengungsian, terpenuhi dengan baik.

"Alhamdulillah, kebutuhan dasar seperti makanan minuman dan layanan kesehatan telah terpenuhi dengan baik," kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Hendra mencatat ada 1.387 jiwa mengungsi di 15 unit tenda pengungsian yang telah didirikan di lokasi pengungsian.

Menurut dia, untuk makanan tersedia cukup banyak dan dibagikan juga ke warga sekitar yang tidak terdampak langsung.

"Meski demikian, masih ada beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menambah pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi.

"Tadi sudah dikirim tambahan delapan unit WC portabel serta pompa untuk toren air bersih,” kata Hendra.

Pihaknya juga merespon cepat keluhan soal sirkulasi udara yang buruk di beberapa tenda rendah.

Ia langsung meminta pemasangan kipas angin agar suhu dan kenyamanan di dalam tenda lebih baik.

Selain itu, kebutuhan alas tidur juga menjadi perhatian karena sebagian pengungsi masih tidur beralaskan terpal.

“Kami akan upayakan bantuan alas tidur melalui BPBD, Baznas, PMI, dan juga dan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) dari swasta,” tambahnya.

Pemkot Jakut juga menyiapkan posko pengaduan untuk memastikan warga tetap mendapatkan layanan dasar termasuk dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS yang hilang akibat kebakaran.

“Data mereka tetap ada di kami. Kami pastikan semuanya bisa dipulihkan agar warga tetap mendapat hak-haknya,” kata dia.