Sowan ke Balai Kota, Kaesang Ungkap Wejangan Politik dari Pramono: Jangan Hina Orang Lain

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 12 Juni 2025 | 18:43 WIB
Sowan ke Balai Kota, Kaesang Ungkap Wejangan Politik dari Pramono: Jangan Hina Orang Lain
Sowan ke Balai Kota, Kaesang Ungkap Wejangan Politik dari Pramono: Jangan Hina Orang Lain. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI pada Kamis (12/6/2025).

Pantauan Suara.com, Kaesang didampingi jajaran fraksi PSI DPRD DKI dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 45 menit.

Kepada awak media, Kaesang mengaku hanya sekadar bersilaturahmi dengan Politisi PDI Perjuangan itu.

Apalagi, Pramono juga baru berulang tahun pada Rabu (11/6/2025).

"Hari ini kami silaturahmi dengan Pak Gubernur Jakarta, salah satu agendanya mengucapkan selamat ulang tahun, kan kemarin ya baru ulang tahun," ujar Kaesang.

Selain itu, putra bungsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu juga menerima wejangan dari Pramono.

Ketum PSI Kaesang Pangarep saat menyambangi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/6/2025). (Suara.com/Fakhri)
Ketum PSI Kaesang Pangarep saat menyambangi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/6/2025). (Suara.com/Fakhri)

"Kami di sini tadi juga mendapatkan wejangan juga dari pak gubernur untuk di politik. Satu adalah fokus, yang kedua tidak menghina orang lain. Itu aja, santai semua tadi, santai santai," ungkapnya.

Kaesang pun berjanji akan tetap mengkritisi pemerintahan Pramono melalui para kadernya di Jakarta.

Hal ini disebutnya dilakukan agar segala program Pemprov DKI tetap berjalan lancar dan sesuai kepentingan masyarakat luas.

baca juga

"Tadi saya sudah izin juga kepada Pak Gubernur (Pramono) gimana pun kami akan tetap kritis kepada Pak Gubernur, tapi kami tegak lurus kepada Pak Gubernur supaya semua program nya pak gubernur lancar," pungkasnya.

Sorot Alasan Pramono Batal Pasang CCTV di Jakarta

Rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) telah dibatalkan. Padahal, program ini sempat menjadi salah satu janji utama saat dirinya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 lalu.

Langkah ini menuai sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi A, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan tersebut.

"Dibatalkannya pemasangan CCTV di setiap RT/RW yang merupakan salah satu janji pemilu Mas Pram ini menjadi pertanyaan. Pertama seperti apa pertimbangannya pada saat itu, sehingga pemasangan CCTV pernah dijanjikan kepada masyarakat," ujar William kepada wartawan, Senin 26 Maret 2025.

Alih-alih merealisasikan janji kampanyenya, Pramono kini mengklaim akan memasang CCTV secara menyeluruh di Jakarta, tanpa menyebut RT/RW sebagai titik prioritas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (ist)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (ist)

Pernyataan ini justru memicu tanda tanya baru dari PSI. William mendesak agar Pramono dan jajaran eksekutif memaparkan maksud dari istilah “pemasangan CCTV secara keseluruhan” secara lebih terperinci.

"Apakah maksudnya CCTV itu akan dipasang di setiap sudut, ataukah secara lebih rinci lagi nanti ada beberapa kawasan yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemasangan CCTV," ucapnya.

"Itu semua harus dijelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran akan postur keamanan Jakarta ke depannya," sambung dia.

Meski demikian, William menyatakan dukungannya terhadap langkah peningkatan keamanan di ibu kota, namun ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari pihak eksekutif.

"Pada dasarnya, kami tetap mendukung usaha Mas Pram menambah keamanan di kota ini. Akan tetapi, rencananya itu harus jelas dilaksanakan seperti apa nantinya," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pengalaman ini dijadikan refleksi bagi kepala daerah ke depan agar tidak gegabah melontarkan janji politik.

"Mengenai hal ini, kita juga harus refleksi. Bahwasanya, jangan sampai mudah membuat janji kampanye yang ternyata susah untuk diwujudkan di kemudian hari. Semua janji dan kebijakan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu," pungkas William.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral Siswa SD Mewek Tak Bisa Sekolah Gegara Ayahnya Lumpuh, Program MBG Prabowo Disorot: Melek Pak!

Viral Siswa SD Mewek Tak Bisa Sekolah Gegara Ayahnya Lumpuh, Program MBG Prabowo Disorot: Melek Pak!

News | Kamis, 12 Juni 2025 | 18:22 WIB

Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!

Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!

News | Kamis, 12 Juni 2025 | 15:50 WIB

Kepergok Nebeng Patwal saat Kejebak Macet, Dedi Mulyadi Kena Sentil: Awas Kena E-Tilang

Kepergok Nebeng Patwal saat Kejebak Macet, Dedi Mulyadi Kena Sentil: Awas Kena E-Tilang

News | Kamis, 12 Juni 2025 | 12:53 WIB

Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki

Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki

News | Rabu, 11 Juni 2025 | 16:12 WIB

Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan

Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan

News | Rabu, 11 Juni 2025 | 13:32 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×