Menanggapi kritik para guru besar pada Mei lalu, Menteri Budi menerangkan transformasi sektor kesehatan basisnya adalah kepentingan masyarakat.
"Kementerian Kesehatan hanya melakukan kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat," kata Budi dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
"Yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta. Nah, kita di Kementerian Kesehatan semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat ini," katanya.
Budi menyadari jika adanya pergeseran prioritas dalam transformasi kesehatan ini membuat pihak merasa tak nyaman.
"Dulu terjadi ketidakseimbangan dari kepentingan, mana yang paling dominan dalam ekosistem kesehatan. Sekarang bergeser, bahwa kepentingan masyarakat yang harus kita utamakan. Pasti akan terjadi ketidaknyamanan, loh saya dulu bisa begini kok sekarang, enggak," ujarnya.
"Karena bergeser, kepentingannya kebijakan kita dibikin lebih ke kepentingan masyarakat. Itu yang nomor dua, pasti akan terjadi," sambungnya.
Kendati begitu, ia mengaku akan membuka komunikasi buat pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan keberatan dengan transformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah.
