Indonesia dan Singapura Sepakati Ekspor Listrik Bersih dan Pembangunan Kawasan Industri Hijau

Suara.com - Indonesia dan Singapura menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) penting pada Jumat (13/6) di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta. Penandatanganan ini menandai babak baru dalam kerja sama transisi energi dan pengembangan industri hijau di kawasan Asia Tenggara.

Tiga MoU tersebut mencakup perdagangan listrik lintas batas (Cross Border Electricity Trade/CBET), penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS), serta pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone/SIZ) di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau.

MoU ditandatangani oleh Menteri ESDM Indonesia Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Dr. Tan See Leng. Salah satu poin utama dalam kesepakatan adalah ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura dengan kapasitas hingga 3,4 gigawatt (GW) hingga tahun 2035.

“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam proses panjang untuk menunjukkan komitmen antara Pemerintah Singapura dan Indonesia dalam melakukan kerja sama pada energi hijau,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Namun lebih dari sekadar ekspor energi, kesepakatan ini menjadi penanda perubahan pendekatan Indonesia dalam kerja sama internasional di sektor energi.

Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Bahlil menolak gagasan bahwa Indonesia hanya bertindak sebagai pemasok energi bersih tanpa memperoleh keuntungan strategis dari kerja sama tersebut.

“Saya katakan bahwa hubungan kerja samanya harus kita lakukan, tetapi sama-sama untung. Kami kirim listrik ke Singapura, sekarang dalam hasil negosiasi, Singapura dan Indonesia akan membangun kawasan industri bersama,” tegas Bahlil.

Kawasan industri tersebut akan dikembangkan di wilayah BBK dan dirancang sebagai pusat produksi berbasis energi bersih. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri hijau.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Singapura juga menyepakati kerja sama dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Teknologi ini diyakini menjadi salah satu solusi kunci dalam menekan emisi karbon, terutama di sektor industri.

“Indonesia mempunyai kapasitas untuk CCS, salah satu yang terbesar di dunia, bahkan terbesar untuk di Asia Pasifik, karena kita mempunyai eks dari sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas,” ujar Bahlil.

Kesepakatan ini juga diperkirakan akan menarik investasi besar. Pemerintah menyebut potensi investasi untuk pembangkit panel surya berkisar antara 30 hingga 50 miliar dolar AS. Selain itu, sekitar 2,7 miliar dolar AS berpeluang masuk untuk pengembangan manufaktur panel surya dan baterai.

Dari sektor tenaga kerja, proyek-proyek ini diproyeksikan membuka sekitar 418 ribu lapangan kerja baru di bidang manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan.

Dr. Tan See Leng dari Singapura menekankan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama menuju ekonomi rendah karbon.

“Ini menandai tonggak penting dalam kemitraan berkelanjutan kami dengan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Nota Kesepahaman tersebut mencerminkan tekad kedua negara untuk mengejar inisiatif rendah karbon dan berfokus pada keberlanjutan yang berdampak,” ujar Tan.

“Kemitraan yang saling menguntungkan ini akan mendukung kedua negara dalam mencapai masa depan energi yang tangguh dan rendah karbon, dan menghasilkan investasi baru dalam kegiatan hijau, sementara kami melakukan bagian kami untuk aksi iklim global,” lanjutnya.

Masing-masing MoU dilengkapi dengan rencana tindak lanjut. Untuk perdagangan listrik lintas batas, Indonesia dan Singapura akan menyusun kebijakan, regulasi, dan pengaturan bisnis dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu, kelompok kerja gabungan akan dibentuk untuk menyusun kesepakatan antar-pemerintah (G2G) terkait proyek CCS. Satgas bersama juga akan dibentuk untuk mengkaji potensi industri hijau di wilayah BBK.