Pemberian konsesi tambang kepada UMKM diklaim untuk mewujudkan keadilan dalam retribusi aset negara.
Harapannya kekayaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati segelintir orang.
"Begitu Undang-undang berubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang," ujar Bahlil.
Khawatir Disusupi
Sementara peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda meragukan UMKM dapat mengelola tambang secara profesional dengan memperhatikan dampak lingkungan dan potensi konflik yang terjadi.
Dia mempertanyakan kemampuan UMKM bisa membangun pusat pengendalian limbah tambang, dan bagaimana cara menghadapi potensi konflik sosial yang berpotensi terjadi.
"Jangan sampai ini terdengar heroik untuk meningkatkan skala usah kecil menengah saja, tapi juga mengenai sustainabilitynya seperti apa?" ujarnya kepada Suara.com.
Dia justru khawatir pada akhirnya pemberian izin tambang kepada UMKM disusupi korporasi besar, mengingat modal untuk pengelolaannya yang butuh modal besar.
Pada akhirnya pengelolaannya terlihat dilakukan UMKM, tapi di belakangnya pengusaha besar pertambangan.
Baca Juga: KPK Klaim Sudah Buat Kajian Potensi Korupsi di Raja Ampat Sebelum Kontroversi Tambang Nikel
"Jangan sampai UMKM dan koperasi kelola tambang tapi ternyata pemiliknya juga usaha besar. Terkesan pro ke UMKM dan koperasi tapi ternyata di-prank," katanya.
