Usai Iran Diserang, PDIP Minta Pemerintah Indonesia Desak PBB Beri Sanksi ke Israel

Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons serangan udara besar-besaran Israel ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.

Ia mendesak Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam merespons aksi Israel tersebut.

Said mengatakan apabila diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terbaru, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," kata Said kepada wartawan, Jumat 13 Juni 2025.

Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak massif terhadap kemanusiaan.

Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas mengambil sikap.

"Pertama, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," ujarnya.

Kedua, kata dia, pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

"Ketiga, bersama sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum," tegasnya.

Kemudian juga, kata dia, penting mengajak negara-negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.

"Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah," katanya.

Sebelumnya, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran.

Operasi militer ini diklaim menargetkan fasilitas militer dan individu yang diduga terkait dengan program nuklir Iran, serta sejumlah tokoh penting militer negara tersebut.

Media Iran Press TV melaporkan bahwa serangan yang terjadi pada Jumat dini hari itu menyebabkan korban jiwa, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak.

Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti korban tewas maupun luka-luka.

Menyusul serangan udara tersebut, otoritas Iran menutup seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran.

Kantor berita ISNA melaporkan bahwa keputusan ini diambil untuk alasan keamanan, sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara bandara.

Tentara Israel sendiri telah mengonfirmasi bahwa tahap pertama dari operasi telah selesai.

Namun, belum dijelaskan secara rinci mengenai target dan hasil yang dicapai dalam serangan tersebut.

Dalam pernyataan sikap militer Iran di media sosial X melalui akun @IRIran_Military, mereka menegaskan bahwa serangan tersebut tidak mereka mulai lebih dulu.

"Remember, we didn't initiate it," tulis akun Militer Iran dalam media sosial milik Elon Musk.