Suara.com - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu angkat bicara soal polemik 4 pulau dari Aceh yang dipindahkan ke Sumatera Utara. Keberadaan 4 pulau yang menjadi polemik tersebut memang berbatasan langsung dengan Tapanuli Tengah.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, terkait adanya polemik itu seharusnya bisa didudukan dan diselesaikan secara musyawarah.
"Polemik 4 pulau di perbatasan Provinsi Sumut (Kabupaten Tapanuli Tengah) dan Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Singkil) harus didudukkan dan dimusyawarahkan dalam bingkai semangat kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (NKRI)," kata Masinton kepada Suara.com, Sabtu (14/6/2025).
Masinton mengatakan, hal itu harus difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dengan mendengarkan seluruh pertimbangan historis, sosiologis dan geografis masing-masing daerah," ujar Masinton Pasaribu.
Di sisi lain, sebagai kepala daerah, Masiton Pasaribu mengaku dirinya kekinian hanya ingin menjaga keharmonisan masyarakat terutama yang ada di Tapanuli Tengah.
"Kabupaten Tapanuli Tengah adalah menjaga suasana harmonis di dalam masyarakat agar polemik 4 pulau ini tidak menimbulkan sentimen kedaerahan, karena hingga saat ini hubungan masyarakat Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil berlangsung baik harmonis," pungkas Masinton.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampikan pemerintah terbuka terhadap evaluasi, bahkan gugatan secara hukum menyusul penetapan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh masuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Diketahui, status administratif empat pulau itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang diterapkan 25 April 2025.
Pulau-pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
"Kami terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, atau mungkin, kalau ada yang mau digugat secara hukum, ke PTUN misalnya, kita juga tidak keberatan," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Tito Karnavian menegaskan tidak ada kepentingan personal dalam pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
"Kita juga tidak ada kepentingan personal, selain menyelesaikan batas wilayah, yang jumlahnya antarprovinsi, antarkabupaten, antarkabupaten/kota, kecamatan, itu jumlahnya ratusan, yang harus diselesaikan," beber Tito Karnavian.
Mantan Kapolri itu juga menjelaskan pemerintah pusat juga sudah sejak lama memfasilitasi dua pemerintah daerah terkait batas wilayah tersebut.
"Sudah berkali-kali. Rapat ini, zaman sebelum saya pun jadi menteri, dari tahun 2008, 2017, tahun 2019, saya belum, 2018, saya belum jadi Menteri Dalam Negeri, 2019, saya belum juga waktu itu, Oktober saya baru jadi kan, baru tahun 2021 yang terakhir," kata dia.
TERPOPULER
