REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang membuka taman 24 jam kekinian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, dibukanya taman-taman di Jakarta secara nonsetop disebut-sebut digunakan untuk tempat mesum anak-anak remaja. Salah satu kasus asusila itu terjadi di Taman Langsat, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Di tengah polemik itu, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo memberikan usulan agar taman-taman di Jakarta yang kini dibuka 24 jam itu juga bisa ramah terhadap hewan, khususnya kucing.
Dalam Diskusi Publik 100 Hari Gubernur yang digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta pada Sabtu (14/6/2025), Francine membeberkan usulan terkait pemanfaatan taman-taman dengan mengutip hasil survei terbaru Rakuten Insight di beberapa negara Asia. Dalam hasil survei itu, kata dia, kucing merupakan hewan yang paling banyak dipelihara oleh Warga Negara Indonesia dengan persentase sebanyak 47 persen pada tahun 2021.
“Alangkah baiknya jika langkah ini ditindaklanjuti dengan membuat taman-taman tersebut menjadi ramah hewan, terutama untuk kucing yang menurut survei paling disukai dan dipelihara oleh 47 persen orang Indonesia,” beber Francine yang dikutip pada Sabtu (15/6/2025).
Menurutnya, persentase masyarakat Indonesia yang memelihara kucing tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Asia.
Untuk membuat taman-taman di Jakarta menjadi ramah kucing, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan sterilisasi pada kucing-kucing yang ada di taman tersebut. Pemprov DKI juga perlu memberi lokasi-lokasi khusus untuk pengunjung taman memberikan makanan pada kucing agar taman tertata rapi.
“Selain itu, Pemprov DKI Jakarta perlu menyediakan layanan kesehatan untuk kucing-kucing yang ada di taman. Selain sterilisasi, kucing juga perlu diberi vaksin, terutama vaksin rabies untuk mempertahankan Jakarta yang sudah bebas rabies selama sekitar 20 tahun ini,” ungkapnya.
Masih menurut Francine, taman-taman yang sudah difasilitasi tersebut dapat menjadi lokasi wisata edukasi ramah hewan.
“Jadi warga tidak perlu jauh-jauh ke pulau kucing,” beber Francine.
Jakarta yang ramah hewan, menurut Francine juga akan membuka lapangan kerja.
“Jakarta membutuhkan setidaknya 15 Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan,” katanya.
Rencananya, pada 2026 Jakarta akan memiliki 10 puskeswan dan 6 Mobil Pelayanan Veteriner (Moyanvet). “Ini akan membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga medis seperti dokter hewan dan perawatnya,” ungkap Francine.
Selain untuk tenaga kesehatan, taman ramah hewan diyakini juga akan membuka lapangan kerja di industri pakan hewan. "Dengan masyarakat terlibat aktif merawat kucing-kucing jalanan, industri pakan hewan dengan sendirinya juga akan berkembang," kata Francine.
Menjadikan taman-taman di Jakarta menjadi ramah hewan, khususnya kucing, menurut Francine jauh lebih masuk akal ketimbang membuat pulau tematik kucing dengan merelokasi sejumlah besar kucing ke Pulau Tidung Kecil di Kepulauan Seribu.
“Selain belum memiliki AMDAL, Pulau Tidung Kecil merupakan wilayah konservasi perairan. Jika sejumlah besar kucing direlokasi ke sana justru dapat merusak ekosistem di sana,” pungkasnya.
Diketahui, Francine adalah salah satu tokoh yang turut menolak wacana Pemprov DKI Jakarta yang hendak merelokasi kucing liar ke Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Wacana pembentukan Pulau kucing tak lain adalah salah satu program dari Pramono Anung setelah resmi dilantik menjadi gubernur Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, Francine meminta agar Pemprov DKI membatalkan wacana pembuatan pulau kucing. Dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/6/2025), Francine turut membongkar masalah Pemprov DKI yang disebut belum memiliki izin AMDAL alias Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terkait wacana relokasi kucing liar ke Pulau Tidung Kecil
Francine menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang terkesan terburu-buru ingin membuat pulau kucing. Pasalnya, wacana itu melewatkan proses pembuatan AMDAL. Apalagi, rencana pembuatan pulau kucing ternyata sudah dimasukkan ke dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029.
“Padahal AMDAL merupakan kajian penting mengenai dampak usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut,” beber Direktur LBH PS itu.
TERPOPULER
