Di Depan Pramono, KDM Butuh Rp8 T untuk Bebaskan Permukiman Pinggir Sungai: Demi Selamatkan Jakarta

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap soal akar persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta, Bekasi, hingga Karawang.

Menurut Kang Dedi Mulyadi (KDM) sapaan akrabnya, salah satu biang keladi utama adalah maraknya permukiman yang berdiri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Jawa Barat.

Masalahnya, kata Dedi, bangunan-bangunan itu bukan berdiri secara ilegal sepenuhnya.

Sebagian besar bahkan sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat resmi.

Alhasil, pemerintah memerlukan biaya ganti rugi untuk membebaskan lahan tersebut.

Hal ini dikatakan Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

"Berubahnya peruntukan lahan, seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki, itu sudah berisi rumah, perumahan, ber IMB, bersertifikat, dan kalau ditotalkan penggantian kalau ada penggantiannya itu memerlukan Rp8 triliun," ujar Dedi.

Pernyataan itu ia sampaikan langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga hadir dalam forum.

Menurut Dedi, penataan kembali kawasan DAS hingga penertiban bangunan di kawasan Puncak, Bogor, yang ia pimpin beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari misi besar menyelamatkan wilayah hilir seperti Jakarta dan Bekasi dari bencana banjir tahunan.

"Penanganan saya di Puncak kemarin sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama menyelamatkan Jakarta dan Bekasi. Kita kan perlu recovery lingkungan tuh, berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai," ucapnya.

Langkah tersebut, lanjut Dedi, bukan hanya soal penertiban. Setelah bangunan-bangunan di pinggir sungai dibebaskan, proses normalisasi DAS dan pemulihan ruang terbuka hijau (RTH) mesti segera dilakukan.

"Normalisasi sungainya harus dilakukan menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? ya Jakarta," ungkapnya.

Dedi pun mengakui, persoalan permukiman liar di bantaran sungai bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga dilema sosial.

Banyak warga urban yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi rawan tersebut karena tak memiliki pilihan tempat tinggal lain.

"Problemnya disitu adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah," pungkasnya.

Pramono Pantau Banjir

Pada Maret 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir di berbagai lokasi Jakarta dari udara memakai helikopter milik Polri.

Helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 itu lepas landas pukul 08.30 dan kembali pukul 09.19 WIB. Pada kesemaptan tersebut Pramono ditemani Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Maruli Sijabat, dan Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

“Saya ingin mengumumkan permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 cm dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600 cm,” kata Pramono saat dijumpai di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025) seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan jika dilihat dari atas, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali.

Kemudian berdasarkan hasil pantauan tersebut, akan ada beberapa hal yang nanti akan segera ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau pun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani,” kata Pramono.

Pramono juga menyampaikan jika penanganan banjir harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) maka Pemprov DKI Jakarta segera akan melakukannya.