Beda dengan Fadli Zon, Pidato Habibie Akui Pemerkosaan di Peristiwa 98 Kembali Viral

Suara.com - Video lama Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, saat berpidato di Gedung DPR/MPR RI kembali viral di media sosial.

Pidato yang disampaikan pada 14 Agustus 1998 itu kembali menyita perhatian publik karena berisi pengakuan tegas dari BJ Habibie mengenai adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa, saat kerusuhan besar Mei 1998.

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI di hadapan anggota dewan, BJ Habibie menggambarkan situasi mencekam yang dialami bangsa Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto.

Ia menyinggung huru-hara massal yang dipicu gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti, yang kemudian memicu gelombang besar kerusuhan, penjarahan, pembakaran, hingga kekerasan brutal terhadap warga sipil.

“Mereka juga masih dibayang-bayangi huru-hara massal yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan, pembakaran pusat-pusat pertokoan,” ujar Habibie dalam video tersebut.

Namun yang paling mengguncang, Habibie secara terbuka mengakui adanya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peristiwa itu.

Ia menekankan bahwa tindakan keji itu menimpa kelompok perempuan dari etnis Tionghoa, dan menyebutnya sebagai perbuatan biadab yang tidak bisa ditoleransi.

“Dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama kelompok etnis Tionghoa,” kata Habibie.

Lebih lanjut, ia menyebut seluruh rangkaian peristiwa tersebut sebagai hal yang sangat memalukan dan telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.

Ia pun menegaskan sikap pemerintah saat itu yang mengutuk keras semua bentuk kekerasan yang terjadi.

“Seluruh rangkaian tindak kejahatan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut,” tegasnya.

Kembalinya video pidato ini menjadi sorotan lantaran bertentangan dengan pernyataan kontroversial politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli Zon  belum lama ini menyatakan bahwa tidak ada bukti terjadinya pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan 1998.

Dia bahkan diduga ingin megabur sejarah di tahun 98 dengan menyebut isu tersebut sebagai rumor yang perlu diluruskan sesuai dengan fakta sejarah.

Pernyataan Fadli Zon itu memicu kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis HAM, akademisi, dan masyarakat umum.

Banyak pihak menilai bahwa pernyataan Fadli Zon bisa menjadi bentuk pengingkaran atas luka sejarah dan trauma yang dialami para korban serta keluarga mereka.

Apalagi, Fadli Zon saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Penyusunan Ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia yang direncanakan terbit pada 17 Agustus mendatang.

Kekhawatiran pun mencuat bahwa proses penulisan ulang ini bisa disusupi narasi yang berpihak, bahkan berpotensi menghapus fakta kelam masa lalu.

Sejumlah netizen dan aktivis juga menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menjadi cara sistematis untuk "mencuci" dosa-dosa Orde Baru.

Apalagi diketahui bahwa Presiden saat ini, Prabowo Subianto, kerap dikaitkan dengan dugaan penculikan aktivis pro-demokrasi pada masa itu, saat ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Dengan viralnya kembali pidato BJ Habibie tersebut, publik pun diingatkan kembali bahwa negara melalui presidennya kala itu telah mengakui secara resmi adanya kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.

Fakta ini menjadi kontra narasi terhadap upaya penyangkalan dan pelunturan sejarah yang kini dikhawatirkan sedang berlangsung.

Pidato Habibie bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa luka masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika negara pernah mengaku, maka sejarah tidak boleh dibungkam.