Klarifikasi Soal Pemerkosaan Massal, Baskara Putra Soroti Tak Adanya Permintaan Maaf dari Fadli Zon

Suara.com - Baskara Putra ikut mengomentari klarifikasi Fadli Zon mengenai pernyataannya yang dianggap meniadakan pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.

Semua berawal dari wawancara Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dalam program Real Talk with Uni Lubis pada 8 Juni 2025.

Fadli Zon menyebut tidak ada pemerkosaan massal dan menanyakan siapa yang menyebarkan cerita tersebut.

Ia yakin pemerkosaan massal tidak ada karena hanya sebuah cerita tanpa bukti. Apabila memang ada, ia meminta buktinya diperlihatkan.

Fadli Zon juga berpendapat bahwa sejarah harus ditulis dengan tone positif agar dapat mempersatukan bangsa.

Alhasil kecaman datang dari berbagai kalangan, mulai dari sejarawan hingga aktivis perempuan.

Menanggapi kecaman tersebut, Fadli Zon melalui akun X @fadlizon memberikan penjelasan panjang lebar.

Klarifikasi Fadli Zon fokus pada penggunaan kata 'massal' dalam peristiwa pemerkosaan massal yang menurutnya kurang valid.

"Peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya 'perkosaan massal'," tulis Fadli Zon pada Senin, 16 Juni 2025.

"Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal 'massal' ini," sambungnya.

Laporan yang menyebut angka tanpa data pendukung seperti nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, serta pelaku membuat Fadli Zon merasa harus hati-hati dan teliti.

Sebab kebenaran tentang pemerkosaan massal ini menyangkut nama baik bangsa.

Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan ikut mengutuk dan mengecam berbagai bentuk kekerasan seksual pada perempuan di masa lalu maupun kini.

"Pernyataan saya dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah 'perkosaan massal', yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat," jelasnya.

Oleh sebab itu, Fadli Zon membantah apabila dirinya dianggap menyangkal kekerasan seksual yang terjadi Mei 1998.

Politisi Gerindra berusia 54 tahun ini hanya ingin menekankan bahwa sejarah harus sesuai dengan fakta hukum dan bukti akademik yang legal.

Melalui 11 cuitanya di X, Fadli Zon juga meluruskan kekhawatiran akan penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia.

"Menanggapi kekhawatiran terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia, bahwa tuduhan tersebut tidak benar," ungkap Fadli Zon.

"Justru sebaliknya, salah satu semangat utama penulisan buku ini adalah memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa," terangnya.

Penjelasan panjang lebar Fadli Zon kemudian dikomentari Baskara Putra yang amat menyayangkan tidak adanya permintaan maaf.

"11 tweet dan gak ada satupun permintaan maaf sama sekali terhadap statement bantahannya yang ngawur dan sangat mengecilkan trauma kelompok," tulis Baskara Putra di akun X @wordfangs pada hari yang sama.

Baskara Putra juga menyoroti banyaknya pejabat di Indonesia yang seakan alergi meminta maaf apabila berbuat atau berucap salah.

Sebaliknya, para pejabat menurut Baskara selalu merasa masyarakat salah paham terhadap mereka.

"Pejabat di sini alergi mengakui kesalahan, minta maaf dan move on + be better. Selalu publik yang 'salah mengartikan' mereka," pungkasnya.

Pendapat Baskara Putra mengenai klarifikasi Fadli Zon, meski tidak terang-terangan me-reply cuitan akun @fadlizon atau menyebutkan nama, rupanya mewakili isi hati followers-nya.

Mereka ikut mengecam Fadli Zon atas klarifikasi yang seakan malah menyalahkan masyarakat yang menyalahpahami ucapannya.

"Katanya debat definisi 'massal'. Memang butuh berapa perempuan yang jadi korban untuk bisa disebut 'massal'?" tanya akun @asthakarma1***.

"11 tweet isinya yapping ga jelas doang bayangin. Sementara itu, aksi kamisan udah berjalan 700 kali lebih dan akan terus bertambah jika tidak ada keadilan," kata akun @rriaa***.

"Ya begitulah guilt tripping, pokoknya rakyat terus yang salah. Para pejabat gak pernah salah kok, mereka kan cuma khilaf, cuma disalahpahami, cuma statemennya belum selesai," sindir akun @far***.

Kontributor : Neressa Prahastiwi