Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menganggap sederet bukti yang akurat sangat dibutuhkan terkait penggunaan istilah 'massal' dalam dugaan pemerkosan dalam tragedi berdarah Mei 1998. Maka dari itu, Fadli Zon menyebut jika pembuktian soal dugaan pemerkosaan massal 98 perlu hati-hati.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon di sela-sela acara peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Kota Slupsk, Polandia pada Senin (16/6/2025). Diketahui, Fadli Zon kekinian sedang menjadi sorotan atas pernyataannya jika pemerkosaan massal 98 baru sebatas rumor karena tidak didukung oleh bukti-bukti akurat.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu kita harus hati-hati. Penuh kehati-hatian terkait dengan data dan bukti," beber Menbud Fadli Zon sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (17/6/2025).
Menurut Menbud, pada masa peralihan itu terjadi banyak informasi yang simpang siur yang mungkin menimbulkan perbedaan pendapat. Tapi, terkait dengan pemerkosaan massal, hal itu menjadi salah satu catatan sebab dibutuhkan sebuah kebijaksanaan (wisdom) dalam melihatnya.
"Saya yakin terjadi kekerasan perundungan seksual terhadap perempuan, bahkan tidak hanya dulu sampai sekarang masih terjadi. Tapi, istilah massal itu mungkin yang memerlukan pendalaman, bukti yang lebih akurat, data yang lebih solid karena ini menyangkut nama baik bangsa kita," ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Terkait laporan atau data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus dugaan perkosaan massal 13-14 Mei 1998, Fadli menyebut dari beberapa investigasi tersebut ada hal yang pada saat itu memerlukan pendalaman dan lain-lain.
"Ketika informasinya simpang siur di situlah saya kira memerlukan pendalaman. Jadi, saya tidak menegasikan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan ketika itu," ujarnya menegaskan.
Menbud menambahkan bahwa ia hanya menginginkan data-data yang lebih otentik dan lebih akurat sehingga tidak menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi bangsa Indonesia karena belum ada fakta hukum dari pengadilan.
"Coba bayangkan kalau bangsa kita dicap sebagai bangsa pemerkosa massal," ujarnya.
Namun jika terbukti, Fadli Zon menegaskan mendukung penuh para pelaku pemerkosaan massal pada Mei 1998 untuk diadili dan dihukum seberat-beratnya atau sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Didesak Minta Maaf
Diketahui, nama Menbud Fadli Zon kekinian sedang menjadi sorotan publik imbas pernyataan kontroversialnya soal pemerkosaan massal 98. Meski telah mengklarifikasi pernyataannya, Fadli Zon didesak menyampaikan permintaan maaf karena dianggap telah mengaburkan fakta tragedi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menyakiti para korban.
Desakan agar Fadli Zon meminta maaf secara terbuka salah satunya diserukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
"Bukannya mendorong proses pengungkapan kebenaran peristiwa 1998, terutama menguatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, Fadli Zon justru mengaburkan peristiwa yang terjadi," ujar perwakilan koalisi sipil, Bhatara Ibnu Reza, dari DeJure dalam keterangannya dikutip pada Selasa (17/6/2025).
Pernyataan Fadli juga dinilai semakin melanggengkan impunitas yang terjadi di Indonesia. Karena dari aspek hukum, pernyataan Fadli Zon juga rencana penulisan ulang Sejarah Indonesia sama sekali tidak berdasar dan bukan pro justicia.
TERPOPULER
