Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mufti Anam setuju dengan pernyataan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Dony diketahui menyindir pedas direksi BUMN yang masih gemar dikawal ajudan atau protokol berlebihan, bahkan hingga melayani istri mereka.
Mufti mengaku sudah pernah mengingatkan hal yang sama. Bahkan, ia menyebut para Direksi BUMN mentalnya bukan profesional.
"Saya setuju 100 persen dengan pernyataan Wamen BUMN sekaligus COO Danantara, Pak Dony Oskaria. Sudah lama saya bilang: 'banyak direksi BUMN ini mentalnya bukan profesional, tapi feodal'," kata Mufti kepada Suara.com, Jumat 20 Juni 2025.
Menurutnya, memang banyak Direksi BUMN yang gaya hidupnya bukan gaya pemimpin perusahaan negara, tapi berlagak seperti bangsawan di zaman kolonial.
"Bahkan istri juga ikut dikawal ajudan ke mana-mana, seolah-olah BUMN itu warisan keluarga. Ini penyakit lama yang bikin BUMN susah maju," ujarnya.
Untuk itu, ia pun meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera melakukan bersih-bersih.
"Saya minta Kementerian BUMN segera bersih-bersih. Jangan cuma benahi laporan keuangan, tapi juga benahi mental dan gaya hidup pejabatnya," katanya.
Ia mengemukakan apabila mental direksi BUMN masih bersifat 'feodal', perusahaan pelat merah tidak akan bisa kompetitif.
Baca Juga: DPR Bicara Potensi Pelanggaran Usai Wamen Sindir Gaya Direksi BUMN Hidup Glamor dan Istri Dikawal
"Kalau mental begini terus, kapan BUMN bisa kompetitif? Yang ada BUMN makin jadi panggung pamer kekuasaan, bukan mesin penggerak ekonomi negara," sambungnya.
Sebelumnya, Dony Oskaria menyindir pedas direksi BUMN yang masih gemar dikawal ajudan atau protokol berlebihan, bahkan hingga melayani istri mereka.
"Saya minta ini jangan dilakukan," kata Dony tegas dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Selatan, seperti ditulis Kamis 19 Juni 2025.
Menurut Dony, keberadaan ajudan yang terlampau banyak sama sekali tidak relevan dengan tugas direksi BUMN yang sejatinya ditugaskan untuk mengabdi kepada perusahaan negara.
Ia menyoroti bahwa fenomena ini nyaris tidak pernah ditemuinya pada para pejabat negara atau CEO perusahaan besar di luar negeri.
"Saya ketemu juga banyak CEO-CEO di dunia tidak ada punya protokol 10, ya ajudannya 8 gitu. Saya bilang kita apalagi pegawai negara. Ini kan pekerjaan aja," kritiknya, seraya membandingkan praktik di Indonesia dengan standar profesionalisme global.
