Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sempat menyindir pedas direksi BUMN yang masih gemar dikawal ajudan atau protokol berlebihan, bahkan hingga melayani istri mereka.
Terkait itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, turut berkomentar. Nasim menilai jika memang benar adanya hal tersebut, itu menjadi masalah yang serius. Terutama bagi sesi moral, hingga kepercayaan.
"Masalah direksi BUMN yang hidup glamor, menggunakan ajudan pribadi, fasilitas mewah, serta melibatkan keluarga dalam aktivitas yang tidak ada kaitannya langsung dengan tugas resmi, adalah isu serius—baik dari segi moral, hukum, maupun kepercayaan publik," kata Nasim kepada Suara.com, Jumat (20/6/2025).
Dari segi moral dan etika, kata dia, Direksi BUMN adalah pejabat publik yang mengelola kekayaan negara.
Hidup mewah dan pamer kekayaan, kata dia, dapat menimbulkan kesan arogan dan tidak empatik terhadap masyarakat, terutama jika dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit.
"Ini mencederai nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya mengutamakan integritas, kesederhanaan, dan pelayanan," ujarnya.
Kemudian Nasim juga menyoroti adanya konflik kepentingan dan nepotisme.
"Melibatkan keluarga atau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi (termasuk ajudan pribadi bukan untuk tugas kedinasan) bisa masuk ke ranah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan," katanya.
"Jika ada praktik nepotisme atau pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," sambungnya.
Baca Juga: BP Tapera Usul Pembiayaan KUR Perumahan Rp130 Triliun dari Danantara
Selain itu, Legislator PKB itu juga menilai adanya Direksi BUMN seperti yang disindir Dony bisa berdampak pada kepercayaan publik.
"Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap BUMN sebagai perpanjangan tangan negara. Perilaku buruk di level atas akan menurunkan kepercayaan publik dan berdampak pada reputasi perusahaan serta kepercayaan investor," katanya.
Untuk itu, kata dia, daya hidup glamor Direksi BUMN dengan fasilitas negara dan keluarga seharusnya menjadi perhatian serius.
"BUMN bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Kecuali memang fasilitas & milik pribadi, atau biaya pribadi dipersilahkan," kata dia.
Kendati begitu, Nasim masih percaya jika masih ada Direksi BUMN yang bekerja secara prosional. Menurutnya, apa yang disindir oleh Doddy hanya lah oknum.
"Setau saya saat ini sangat kecil sekali terjadi di direksi BUMN, bila dilakukan terjadi hanya oleh sebagian oknum mungkin," pungkasnya.
