REGIONAL:
Suara.com - Buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos ternyata bisa kembali mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan atau bail.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menjelaskan hal tersebut memungkinkan dalam hukum Singapura.
"Berdasarkan koordinasi dan komunikasi kami dengan AGC Singapura, berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura, PT memiliki hak untuk mengajukan bail kembali kepada Pengadilan Singapura. Sepanjang yang bersangkutan memiliki alasan dan bukti lain yang dapat mendukung pengajuan bail tersebut," kata Widodo dalam keterangannya, Senin 23 Juni 2025.
Sementara di sisi lain, Paulus Tannos juga akan menjalani sidang pendahuluan atau committal hearing terkait pokok perkara yang akan menentukan dikabulkan atau tidaknya ekstradisi yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Pengadilan Singapura.
Sidang tersebut digelar mulai hari ini, Senin 23 Juni 2025 sampai dengan Rabu 25 Juni 2025 mendatang. Selama proses persidangan tersebut, Widodo mengatakan Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum.
Koordinasi tersebut dilakukan agar Kemenkum bisa menyiapkan materi dan informasi pendukung terkait lainnya seperti kelengkapan informasi dari saksi-saksi dan sanggahan atau tanggapan atas pernyataan Paulus Tannos yang disampaikan dalam bail hearing mengenai fakta-fakta dalam tindak pidana korupsi yang dituduhkan pemerintah Indonesia kepada Paulus Tannos.
"Kementerian Hukum RI terus berkoordinasi secara intensif dengan KPK, Kementerian Luar Negeri RI, KBRI di Singapura, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menyiapkan materi dan informasi pendukung yang dibutuhkan guna mendukung AGC Singapura mempersiapkan committal hearing dimaksud," tutur Widodo.
Sebelumnya, Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetiyo menyambut baik langkah Singapura
"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO Paulus Thanos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan," kata Budi kepada wartawan, Selasa 17 Juni 2025.
Dengan begitu, Paulus Tannos akan tetap melanjutkan persidangan affidavit untuk menentukan proses ekstradisinya ke Indonesia. Sidangnya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.
"KPK berharap proses ekstrdisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini.
Ajukan Penangguhan Penahanan
Kemenkum sebelumnya telah mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.
Widodo menjelaskan bahwa Paulus Tannos keberatan kembali ke Indonesia secara suka rela.
"Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela," kata Widodo kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.
Untuk itu, lanjut Widodo, Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura berupaya agar permohonan tersebut tidak dikabulkan pengadilan Singapura.
Dia menjelaskan permohonan ekstradisi Paulus Tannos sudah disampaikan Pemerintah Indonesia sejak 20 Februari 2025 lalu dan dokumen yang dibutuhkan juga sudah rampung dan diserahkan kepada otoritas Singapura pada 23 April 2025.
TERPOPULER
