REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa nama calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat sudah ada tetapi belum diserahkan secara resmi ke parlemen untuk diproses secara resmi.
Adapun pos Dubes Indonesia untuk AS sudah kosong sejak Juli 2023, ketika Rosan Roeslani dipanggil pulang Presiden Joko Widodo untuk menjadi wakil menteri BUMN. Sejak itu Dubes Indonesia di AS belum diisi orang baru.
"Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Kendati begitu, ia mengaku, DPR tinggal menunggu nama calon dubes AS itu dikirimkan.
"Namanya sudah di DPR, tetapi sudah diinformasikan, tetapi kita tunggu resminya dari pemerintah," ujarnya.
Dasco sendiri mengatakan, belum mengetahui nama calon Dubes AS tersebut.
"Saya belum tahu, nanti kita lihat," katanya.
"Nah kan ada tadi bilang karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh komisi I pada saat fit and proper," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal meminta pemerintah mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Namun ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.
"Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia mengaku DPR sifatnya hanya menunggu pemerintah mengusulkan nama, lalu nanti menjalan fit and proper test.
"Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat," katanya.
"Tapi kalau kita desak-desak itu prerogatif dari eksekutif atau presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan, memang sedikit atau banyak ada dampak akibat kekosongan kursi duta besar Indonesia di Amerika Serikat.
Terlebih usai Presiden AS Donald Trump menetapkan pembaharuan tarif resiprokal untuk Indonesia.
"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, semenjak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US. Tapi semenjak kembalinya Pak Rosan, itu belum ada penugasan baru kepada dubes di sana. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah ada berdampak atau tidak, ya sedikit atau banyak ada," kata Dave kepada wartawan, Senin (7/4/2025).
Akan tetapi, kata dia, dampak kekosongan kursi dubes tersebut bisa diatasi dengan mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi.
"Pendekatan dengan di berbagai macam level, apakah itu militer diplomacy, economic diplomacy, culutre diplomacy, fashin diplomacy, culinary diplomacy, itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang penting itu komunikasi terus berjalan," katanya.
Menurutnya, negosiasi persoalan tarif ini berbeda dengan penempatan dubes di Amerika.
Ia mengatakan, jika negosiasi harus dilakukan secara khusus. Terlebih harus dilakukan oleh pejabat di tingkat eksekutif seperti menteri dan menteri koordinator.
"Ini harus dilakukan secara khusus dengan, bukan saja instansi ya, tapi juga langsung dipimpin langsung oleh pejabat yang bisa mengambil kebijakan secara eksekutif. Apakah itu level menteri atau menko, ataupun pejabat lain-lainnya yang bisa negosiasi langsung dengan (isu) tarif," pungkasnya.
TERPOPULER
