Infografis
Suara.com - Kabar duka dari puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini berbuntut panjang hingga ke kursi parlemen di Senayan. Operasi pencarian yang berakhir dengan penemuan jenazah JDSP (27), seorang warga negara Brasil, di dasar jurang yang dalam, kini memicu sorotan tajam dan pertanyaan kritis mengenai kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Reaksi keras datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Ia pun mendesak agar pimpinan Basarnas dipanggil dalam rapat dengar pendapat untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai proses evakuasi yang dianggap lambat oleh sebagian pihak.
"Harus bisa dong (dipanggil rapat), kenapa nggak. Harus bisa, kan gak boleh terulang yang kayak begitu," tegas Adian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).
Menurut Adian, ada banyak aspek yang perlu digali lebih dalam, terutama mengenai kendala yang sebenarnya dihadapi tim di lapangan. Namun, ia menekankan sebuah prinsip yang tidak bisa ditawar: negara harus selalu hadir dan mampu dalam situasi darurat, seberat apapun medannya.
"Banyak yang harus kita dalami ya, bagaimana sih medannya, katanya medannya sangat buruk," katanya.
"Gini gini kita itu tidak boleh mengatakan negara tidak mampu, per orangan bisa tidak mampu, kalau negara harus mampu gituloh," tambah Adian.
Di sisi lain, tim SAR gabungan di lapangan berjuang melawan kondisi alam yang ekstrem. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, memaparkan kronologi penemuan yang penuh risiko.
Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa (24/6) di kedalaman jurang yang mencapai sekitar 600 meter.
Baca Juga: Tragedi Rinjani: Di Balik Evakuasi Mustahil, Mengapa Netizen Brasil Ramai 'Mengadu' ke Prabowo?
"Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban," terang Hariyadi.
Konfirmasi ini diperkuat setelah beberapa personel berhasil turun dan memastikan kondisi korban secara langsung. Namun, proses evakuasi tidak bisa serta-merta dilakukan.
Keputusan berat untuk menunda pengangkatan jenazah harus diambil karena kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat dan visibilitas yang nyaris nol di malam hari.
"Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di Last Known Position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi," ujar dia.
Untuk memastikan proses berjalan, sebagian tim bahkan harus mengambil risiko dengan menginap di tebing curam.
"Tujuh orang personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi. Dengan tiga orang di anchor point kedua dengan kedalaman 400 meter dan empat orang lainnya berada di samping korban kedalaman 600 meter," jelas Hariyadi, menggambarkan betapa berbahayanya operasi tersebut.
Proses evakuasi jenazah dilanjutkan pada Rabu (25/6) pagi. Rencananya, jenazah akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke titik aman di atas (LKP).
"Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun," ucap Kepala Kantor SAR Mataram.
Tingkat kesulitan evakuasi ini juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bahkan telah memerintahkan percepatan evakuasi melalui jalur udara.
"Kesiapan ada tiga heli dengan spesifikasi airlifter (pengangkutan melalui jalur udara) untuk melakukan operasi evakuasi tersebut," katanya, Selasa (24/6). Perintah ini menegaskan bahwa lokasi korban yang berada di jurang sedalam ratusan meter memang sangat membahayakan untuk evakuasi manual.
