REGIONAL:
Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sikap berbeda dengan Mabes Polri terkait antisipasi kepadatan lalu lintas pada puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Selasa (1/7/2025).
Saat Polri telah mengimbau keras agar perkantoran di sekitar Monas menerapkan kerja dari rumah (WFH), Pemprov DKI justru belum mengambil keputusan dan menganggap acara tersebut bukan situasi yang luar biasa.
Sikap Pemprov DKI ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk meliburkan atau memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI belum final.
"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini kontras dengan persiapan masif yang dilakukan kepolisian, yang bahkan telah menyurati kementerian dan lembaga untuk memberlakukan WFH.
Pramono menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan ia diskusikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.
"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," ujarnya, menandakan belum adanya instruksi resmi hingga H-1 acara.
Polri Siapkan Skenario Terburuk
Di sisi lain, Polri tidak main-main dalam mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara terbuka telah mengimbau masyarakat luas dan pekerja untuk menghindari seluruh ruas jalan yang menuju kawasan Monas.
"Mohon izin menginformasikan, sekaligus imbauan kiranya pada hari Selasa, 1 Juli 2025 mulai pagi hingga sore berkenan menghindari ruas-ruas jalan menuju Monas Jakarta Pusat karena kemungkinan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, dalam keterangan resminya.
Ruas jalan utama yang diprediksi terdampak parah antara lain Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Tomang-Harmoni, Jalan Juanda-Veteran, Kawasan Lapangan Banteng, Kawasan Tugu Tani, hingga Jalan Gunung Sahari dan Jalan Benyamin Sueb.
Komarudin menegaskan, Mabes Polri bahkan telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada kantor-kantor di sekitar area vital tersebut.
"Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor mungkin bisa khusus di hari itu untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa WFH agar seluruh aktivitas bisa berjalan," katanya.
Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional, bahkan berpotensi dimulai sejak Senin tengah malam untuk mengantisipasi kedatangan massa dari luar Jakarta.
"Situasional, kemungkinan tengah malam nanti karena info yang kami dapat, nanti malam ada masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang akan datang ke Monas," ungkap Komarudin.
Kehadiran Presiden dan Pengerahan 5.800 Personel
Skala pengamanan yang disiapkan Polri menjadi justifikasi kuat di balik imbauan WFH tersebut.
Tak kurang dari 5.800 personel gabungan diturunkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan upacara akbar ini.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar ini mutlak diperlukan.
"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," kata Irjen Pol. Agus pada Sabtu (28/6).
Faktor utama yang membuat pengamanan dilakukan secara maksimal adalah kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.
"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," tegas Kakorlantas.
Untuk mendukung operasi ini, sebuah posko gabungan telah didirikan untuk mengendalikan arus informasi, komunikasi, pergerakan lalu lintas, hingga penempatan titik-titik parkir bagi tamu undangan VVIP dan VIP.
TERPOPULER
